POTENSI BISNIS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bandung Barat periode 2018 - 2023 AA Umbara terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukannya.
Adapun kasusnya yaitu dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
Bupati Bandung Barat tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 1 April 2021 lalu.
Aa tidak sendiri, berikut nama lain tersangka:
Baca Juga: Alhamdulillah, Tren Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Mengalami Penurunan
Baca Juga: Pantun Diakui UNESCO, Menparekraf: Pantun Jangan Hilang dari Budaya Indonesia
Aa Umbara Sutisna (AUS) selaku Bupati Bandung Barat
Andri Wibawa (AW) anak dari Aa Umbara dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG), dan
M Totoh Gunawan (MTG) dari CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL).
"Dari kegiatan pengadaan tersebut, AUS diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. Dikutip dari Antara.
Baca Juga: Ilmuwan Penemu Lampu LED dan Peraih Nobel Isamu Akasaki Wafat
Baca Juga: Kenang Dunia Wartawan, Sosok Pak Sarjib Disebut Menko Muhadjir Effendy Paling Berjasa
"MTG diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 milliar dan AW juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar," lanjutnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut buka suara terkait kasus ini
Dirinya mengaku sedih dan prihatin dengan ditetapkannya AU dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Mengingat beberapa pekan lalu KPK telah mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi urusan yang berurusan dengan konflik kepentingan di Kota Baru Parahyangan, Bandung barat.
Baca Juga: Bandara Sam Ratulangi Musnahkan prohibited items, Miras Cap Tikus Paling Banyak
Baca Juga: Jalani Isolasi Covid-19 di RS, Dua Tahanan Kejari Tasikmalaya Kabur
"Saya sedih dan prihatin karena beberapa minggu lalu kan saya ingat ada acara KPK di KBB di Mason Pine ya, sudah diingatkan terkait praktik yang harus dijauhi yang beririsan dengan konflik kepentingan. Satu itu, jadi saya sangat sedih dan prihatin," kata Ridwan Kamil pada wartawan, Jumat 2 April 2021 malam. Dikutip dari Pikiranrakyat.com.
Yang kedua, lanjutnya, kasusnya karena terkait bansos yang menurutnya sedikit melukai hati pihak-pihak yang sedang berjuang membereskan Covid-19.
"Ketiga, saya tidak mau terlalu dalam karena materinya kan ada di KPK, saya juga kurang paham bagaimananya tapi mudah-mudahan situasi bisa lebih terkendali," ujarnya.
Terakhir, kata dia, kepada ASN dan masyarakat di KBB untuk tetap tenang.
Karena sistem politik pemerintahan di Indonesia sudah ada backup, sehingga tidak mengurangi pelayanan publik maupun pengambilan keputusan.
Selanjutnya terkait dengan kepemimpinan, Ridwan Kamil mengatakan, biasanya dilimpahkan pada PLT dan biasanya pada wakil bupati.
Terkait kasus tersebut, Ridwan Kamil mengimbau kepada kepala daerah untuk fokus kepada manajemen guna mensukseskan pemulihan ekonomi dan pandemi.
"Jangan tergoda dan ikut-ikutan turun ke teknis yang di mana ada anggaran-anggaran yang nanti akhirnya terpeleset dan akhirnya salah keputusan, itu yang terjadi. Harusnya fokus di tataran kebijakan saja, pada saat terlalu ke teknis maka disitulah terjadi satu atau dua pelanggaran," lanjutnya.***