Network
POTENSI BISNIS – Pemerintah menolak kepengurusan DPP Partai Demokrat versi pimpinan Moeldoko.
Diluar dugaan ternyata Keputusan pemerintah ini dihormati oleh kubu Moeldoko.
Menurut Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam keterangan tertulisnya menyampaikan hal ini menjadi pembuktian jika tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat.
Baca Juga: Baznas Umumkan Nominal Zakat Fitrah Ramadhan 1442 H
Dia juga menyampaikan, hal ini membuktikan terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.
Rahmad juga mengajak seluruh pihak tidak menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat.
Selain itu, dia juga mengimbau agar dapat menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun dan bukan cara-cara yang liar.
“Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi, pemerintah dan Pak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," tutur Rahmad dikutip Antara.
Pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang telah menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko.
