Network
POTENSI BISNIS - Disahkannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta kerja, memantik masyarakat demonstrasi di berbagai daerah.
Masa demonstran di ring 1 Istana Negara pun turut menuntut pemerintah agar segea mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Kerusuhan yang terjadi mendorong mantan Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap demonstran Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Kondisi Covid-19 Fasilitas Tak Jamin Seseorang Sukses, Simak 10 Cara Ini agar Beruntung
Seperti dilansir potensibisnis.com dari Galamedianews, Kamis 8 Oktober 2020, dalam artikel "Demo UU Omnibus Law Cipta Kerja Bikin PDIP Cemas, Megawati Langsung Keluarkan Perintah".
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto pun menyampaikan bahwa Megawati mengungkapnya secara virtual dalam Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan pada Rabu 7 Oktober 2020.
"Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut," kata Hasto.
Hasto mencontohkan, kepentingan politik itu sudah terlihat dalam gerakan demonstrasi yang berujung rusuh di Bandung kemarin.
Baca Juga: Kerap Digunakan Sebagai Penghalau Demonstran, Seberapa Bahaya Gas Air Mata? Simak Penjelasan Ini
"Dengan masuk di dalam berbagai demo sebagaimana terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi ketegangan kerusuhan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh," ujarnya.
