Network
POTENSIBISNIS – Pemantauan, perbaikan, dan koordinasi untuk program perumahan terus dilakukan oleh Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal ini dilakukan supaya program perumahan bisa terus meningkat kualitas maupun ketepatan sasaran untuk masyarakat yang paling berhak menerima.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetus melakukan evaluasi program perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Parah! Eks Mensos Juliari P Batubara Diduga Potong Rp100 Ribu per Paket Sembako, Ini Kata KPK
Untuk itu Kementerian PUPR akan terus mendorong Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Ditjen Perumahan untuk melaksanakan koordinasi, membangun perumahan, serta mengawasi progres dan pasca pembangunan.
Menurut Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Khawali Abdul Hamif, pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian pembangunan perumahan yang termasuk ke dalam program sejuta rumah.
Hal ini karena perumahan menjadi salah satu kebutuhan dasar sekaligus menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Ini Profil Arya Banerjee Pemeran ‘The Dirty Pucture’ Ditemukan Meninggal Dunia Secara Misterius
“Kami akan terus mendorong pembangunan perumahan di sisa tahun 2020 ini. Kami juga terus meningkatkan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kinerja program perumahan tahun 2021 mendatang,” kata Khawali.
Karena itu, pembentukan BP2P di 19 Provinsi Indonesia menjadi sangat penting.
Balai perumahan ini akan membawahi Satuan Kerja non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan perumahan yang tersebar di setiap provinsi sehingga memudahkan pemantauan, koordinasi, maupun transparansi.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga bisa terus meningkatkan koordinasinya dengan BP2P sebagai perwakilan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.
Baca Juga: Wartawa Edy Mulyadi Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Polisi: Edy Kirim Whatsapp ke Kanit
Ada banyak program maupun bantuan perumahan yang bisa dilaksanakan di daerah-daerah dan untuk mengetahui kebijakan perumahan tersebut bisa melalui BP2P.
BP2P juga bisa menjadi ujung tombak Ditjen Perumahan Kementerian PUPR di daerah.
Keberadaan BP2P akan mampu meningkatkan program perumahan sekaligus melaksanakan pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perumahan di lapangan.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto menambahkan, berbagai kegiatan program perumahan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan BP2P, SNVT Penyediaan Perumahan, serta Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Perumahan untuk terus meningkatkan kualitas program.
“Berbagai kegiatan yang kami lakukan pada akhirnya untuk mengetahui kendala dan hambatan pembangunan perumahan tahun 2020 dan bagaimana mencari solusinya. Kami juga ingin mendapatkan informasi akurat terkait lelang dini tahun 2021 dan langkah-langkah percepatan lainnya sehingga program perumahan bisa dijalankan dengan baik,” pungkasnya.***
