Network
“Kami usul total ada 864.840 guru Non PNS yang diusulkan untuk diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” terang Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga: Omnibus Law UU Cipta Kerja Telah Diteken Jokowi Sah Jadi UU, Namun Terkesan Terburu -Buru
Menurut Dhani, verifikasi BPJS diperlukan guna memastikan para guru honorer belum mendapatkan bantuan sejenis dari Kementerian lainnya.
“BPJS memastikan para guru honorer yang diusulkan itu belum mendapat bantuan subsidi dari Kementerian lain,” ujar Dhani.
Akan tetapi, Menaker Ida baru menargetkan pencairan BLT subsidi gaji/upah pada termin II pada awal November 2020.
"Kami targetkan pembayaran termin II dapat disalurkan pada awal bulan November setelah proses evaluasi penyaluran subsidi gaji/upah termin I ini selesai," kata Menaker Ida.
Total anggaran yang disiapkan untuk BLT subsidi gaji ini adalah Rp 37,7 triliun. Dana itu merupakan sisa anggaran dari program BLT Subsidi Gaji kepada karyawan swasta.
"Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di lingkup Kemendikbud maupun Kemenag," kata Menaker Ida.
Sebelumnya, rincian pembagian subsidi gaji Rp2,4 juta tersebut, para guru honorer dan tenaga kependidikan akan mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan.
Untuk mendapatkan bantuan ini, guru honorer dan tenaga pendidik harus terdaftar dalam data Kemendikbud dan Kemenag. Sebagaimana dikabarkan fixindonesia.pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul,"Kemenag Usulkan 864 Ribu Guru Honorer Dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp 2,4 Juta, Berikut Caranya".
