Network
POTENSI BISNIS - Gelombang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung setelah disahkannya UU tersebut oleh DPR pada 5 Oktober lalu.
Hal itu menyulut berbagai elemen turun ke jalan melakukan unjuk rasa, di antaranya buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya.
Unjuk rasa tersebut berlangsung mulai dari 6-8 Oktober 2020 lalu hingga berunjung kericuhan di berbagai wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Terkait Komentar 'Culun' Mahfud MD ke Anies Baswedan, inilah Sejumlah Reaksi dari Netizen
Atas peristiwa tersebut sejumlah Guburnur pun turut menerima tuntutan para demonstran dan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang melayangkan surat penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang ikut satu suara.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Selain itu, penolakan terhadap UU Ciptaker ini juga dilakukan oleh Guberur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayinto serta Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang dengan tegas lebih awal minta Jokowi batalkan UU Ciptaker.
Baca Juga: Panduan Lengkap Dapat BLT UMKM: Cara Daftar, Syarat, hingga Pencairan tanpa Biaya
Kemudian Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan dugaan adanya tokoh yang mendalangi pergerakan masyarakat dalam demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Ia menilai bahwa ada tokoh yang terlibat dibalik aksi unjuk rasa yang dimulai sejak 6 Oktober 2020 tersebut.
Menurutnya, pemerintah meyakini terdapat tokoh yang menggerakan dan membiayai aksi buruh dan pekerja tersebut. dikutip dari depok.pikiran-rakyat.com/
Baca Juga: Demo Omnibus Law Hari ini, Ribuan Mahasiswa Siap Geruduk Istana Negara
Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, menurutnya banyak peserta asing yang belum membaca Omnibus Law UU Ciptaker dan termakan hoaks yang beredar.
"Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," tegas Prabowo.
Di sisi lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD menyatakan, bahwa berdasarkan informasi intelejen.
Baca Juga: Link Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Hadjuk Split di Mola TV dan NET TV GRATIS!
"Kita sudah punya siapa bertemu siapa, ngomong apa, dimana, itu ada dan sekarang sudah mulai di tangkap. Dan akan masih berlanjut, saya sudah instruksikan kalau yang melanggar hukum segera di tindak hukum dan tidak ada kompromi politik lagi kali ini biar dibuktikan ke publik oleh hukum," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam kanal Youtube Najwa Shihab yang diunggah pada 15 Oktober 2020.
"Jadi tentu tidak bisa dikatan langsung siapa orangnya, gak boleh begitu. Nanti lihat saja perkembangannya," tambahnya.
Ia mengakui, sebelum demi itu sendiri pihaknya sudah mengetahui siapa bertemu siapa, membicarakan apa, menginstrikan apa, dan merencanakan apa. Itu gunanya intelejen.
Baca Juga: UPDATE: Timnas U-19 Indonesia vs Hadjuk Split Sore Ini Pukul 15.45 Link Live Streaming Cek di Sini
"Dan intelejen itu sah secara hukum, terkeculai berbohong kita liat saja nanti pembuktiannya di pengadilan. Sebelum adanya penangkapan, 'kan saya udah umumkan bahwa ada aktor-aktor yang melakukan itu, ada pelaku lapangan. Aktornya ada dua demo, satu memang murni ingin menyampaikan aspirasi dan dua yang memang menumpang dan menunggangi, yang membiayai" jelasnya.
Sebelumnya petinggi Demokrat Andi Arief meminta klarifikasi dari Menko Polhukam Mahfud MD, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini.
Bahkan mengancam, tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda ditulis pada akun pribadinya @AndiArief_.
Kemudian Mahdud MD menanggapi hal itu, bahwa tidak ada dari pemerintah yang menuding pihak Demokrat, SBY dan AHY dibelakang demo itu.
"Itu kan ada Twitternya siapa Tanjung itu, bukan pemerintah. Pemerintah tidak pernah menyebut nama SBY," terangnya.
Mahfud sekali lagi memastikan pemerintah tak ikut-ikutan. Tudingan itu dibuat oleh akun Twitter, bukan oleh pemerintah.
"Bahwa nanti mungkin ya, ada orang yang ditangkap. Itu orang dekat dengan Pak SBY, bukan disuruh atau dibiayai SBY. Mungkin orang itu dekat juga dengan saya, itu bisa masa karena seorang aktivis itu bisa dekat dengan siapa saja," lanjutnya.***
