Network
POTENSI BISNIS - Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fathimah Fildzah Izzati mengatakan, bahwa Pasal 66 Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan melanggengkan sistem kerja alih daya.
Fildzah mengatakan, penerapan sistem kerja alih daya (outsourcing) sebelumnya dibatasi dengan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa outsourcing hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Ia mengatakan adanya konsekuensi tersebut berdasarkan draf terakhir RUU Cipta Kerja yang diterimanya pada 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Perlu Diketahui Berikut Aplikasi Online Groceries Bantu Penuhi Kebutuhan Harian Anda Selama Pandemi
Baca Juga: Puan Maharani Minta Gandeng Buruh untuk Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Baca Juga: Poco X3 NFC Segera Mendarat di Indonesia, Nantikan Kehadiran Smartphone Canggih Ini
"Tapi di RUU Cipta Kerja tidak ada lagi pengaturan (batas) seperti itu. Jadi artinya di UU 13/2003 saja yang ada peraturan tidak boleh di inti kegiatan (core) produksi masih banyak dilanggar, sistem kerja outsourcing ini diterapkan di semua lini, apalagi kalau di RUU Cipta Kerja ini, outsourcing atau alih daya itu tidak ditetapkan atau boleh dimana saja, begitu. Jadi benar-benar dilanggengkan," kata Fildzah pada Rabu 7 Oktober 2020 dilansir ANTARA.
Kendati demikian, kata Fildzah, konsekuensi demikian menjadi logis, mengingat RUU Cipta Kerja memiliki ruh untuk menciptakan iklim investasi yang ramah investor agar terciptanya lapangan kerja.
Baca Juga: Viral Rekaman Video Satpam Unisba Dipukul Oknum Polisi, Rektor Langsung Layangkan Surat ke Kapolri
