Network
POTENSI BISNIS – Setelah menuai polemik, Presiden Jokowi akhirnya mencabut Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Perpres yang dicabut Jokowi tersebut mengatur izin investasi miras, yang sempat menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat.
Perpres yang mengatur izin investasi miras ini diterbitkan pada 2 Februari 2021, dengan lebih menekankan soal penanaman modal dan investasi.
Baca Juga: Terungkap Ada Sosok Ini, Dibalik Terbitnya Perpres Investasi Miras
Dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menyampaikan secara langsung pencabutan Perpres tersebut.
“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi pada Live di Istana Merdeka, dikutip PotensiBisnis.com pada Rabu, 3 Maret 2021.
Mengenai pencabutan ini, beberapa pejabat turut angkat bicara terhadap keputusan Presiden Jokowi tersebut.
Satu di antaranya Mahfud MD dalam cuitannya di Twitter/@mohmahfudmd, Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan turut berpendapat.
Bermula dari cuitannya soal vaksinasi gratis untuk kelas bawa dan berbayar untuk kelas tertentu.
"Semula vaksinasi akan digratiskan utk kls bawah dan berbayar utk kls trtntu. Ada yg kritik, hrs-nya gratis semua," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Akhirnya Perpres Miras Dicabut, Beginilah Isi Lampiran Aturan Dibatalkan Presiden Jokowi
"Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin utk semua. Ada kritik lg, hrs-nya perusahaan2 yg mau lakukan vaksinasi scr mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," sambungnya.
Kemudian, Mahfud MD menyinggung soal izin investasi miras untuk daerah tertentu.
“Ketika ada kritik ttg izin investasi miras utk daerah-daerah tertentu, maka pemerintah mencabutnya," cuitnya di Twitter dikutip PotensiBisnis.com pada Rabu, 3 Maret 2021.
Baca Juga: Presiden Jokowi Cabut Izin Investasi Miras, Hamdan Zoelva: Kita Perlu Memberikan Apresiasi
Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran dari masyarakat.
Dari dua kasus yang ia sebut (vaksin dan investasi miras), menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar kritik dan saran dari masyarakat
“Asal rasional sbg suara rakyat, maka pemerintah akomodatif thr kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yg hrs diserapkan ke tubuh pemerintahan,” sambungnya.
Berbagai balasan diberikat warganet atas cuitan twitter yang ditulis Mahfud MD tersebut***
