Network
POTENSIBISNIS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim.
Dengan demikian, jabatan menteri definitif hingga saat ini masih kosong.
Pemerintah pun tengah melakukan pembahasan terkait hal ini, dikarenakan Edhy Prabowo yang sebelumnya merupakan kader Partai Gerindra.
Baca Juga: Ada Gerhana Bulan Penumbra Akhir November Ini, Waspada Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Berikut
Sehubungan hal itu, kemungkinan besar penggantinya pun berasa dari partai tersebut. Terkecuali, Prabowo Subianto selaku ketua umum "memberikannya" kepada partai lain.
Meski begitu, penentuan jabatan menteri merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seiring hal tersebut, Edhy Prabowo pun menyatakan mundur dari jabatannya dan dari Gerindra.
Baca Juga: Potensi Bisnis: Lobster Air Tawar yang Menggiurkan, Ini 8 Langkah Budidaya hingga Penjualan
Ekonom senior Emil Salim mengatakan, penetapan Menteri Edhy Prabowo sebagai tersangka mesti menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk mengangkat menteri baru yang paham tentang pengelolaan potensi kelautan dan perikanan Indonesia.
"Jika laut tropis kepulauan kita terkaya di dunia tetapi nelayannya miskin, bisakah bapak presiden mengangkat tokoh yang faham kelola laut lestari ditopang hasil kerja nelayan kita yang terampil berkat dedikasi dan pimpinan menteri KP baru yang bukan dari Parpol?," kata Emil melalui akun Twitternya @emilsalim2010, Kamis 26 November 2020.
Seperti dikabarkan Galamedia sebelumnya, artikel berjudul, "Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Emil Salim: Nelayan Miskin, Sebaiknya Menteri Baru Bukan dari Parpol".
Ekonom senior ini menilai, kesejahteraan nelayan Indonesia berbanding terbalik dengan kekayaan dan potensi hasil laut yang dimiliki oleh Indonesia.
Masalah ini terjadi karena adalah orang memegang Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memahami sepenuhnya tentang pengelolaan hasil laut.
Selain itu, kata Emil, kecendrungan yang sering terjadi adalah pejabat di Kementerian dan Perikanan menggunakan jabatan yang ada untuk memperkaya diri dan kroninya.
Tidak heran, nelayan Indonesia semakin miskin di tengah potensi hasil laut yang Indonesia yang melimpah.
Emil menyarankan kepada Jokowi agar menteri baru pengganti Edhy Prabowo, benar-benar memahami secara detail tentang pengelolaan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia.
Selain itu, ia mengharapkan, menteri KKP yang baru bukan dari kalangan Parpol untuk menjaga profesionalitas.***(Dicky Aditya/Galamedia)
