Network
Pejabat PPK di daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di 67 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 juga telah menindaklanjuti 131 temuan pelanggaran netralitas ASN atas rekomendasi dari KASN.
Menurut Sinaga, 66 persen atau 86 kasus pelanggaran netralitas ASN dari total 131 pelanggaran telah ditindaklanjuti oleh 41 kepala daerah.
Baca Juga: Live Streaming TvOne ILC 24 November 2020: Bisakah Gubernur Dicopot? Saksikan Pukul 20.00 WIB
Hal tersebut merupakan dampak positif surat teguran Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dikirim ke kepala daerah pada 27 Oktober lalu.
"Ini turut mendukung kondusifitas iklim Pilkada 2020 dalam bentuk menurunnya indeks kerawanan di satu pihak dan naiknya public trust (kepercayaan masyarakat) terhadap kualitas Pilkada di pihak lain," imbuhnya.
Oleh karena itu, Sinaga berharap agar semua elemen masyarakat di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 untuk tetap menjaga iklim politik yang telah baik tersebut, dan tidak kendur dalam mematuhi protokol kesehatan.
"Dengan kondusifitas iklim Pilkada, kita optimis bahwa partisipasi politik akan tinggi. Kami mengimbau agar seluruh warga untuk menghindari penyebaran hoaks," kata dia.
Kemendagri terus memantau secara cermat frekuensi harian maupun mingguan keadaan di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 bersama pemangku kepentingan lainnya.
Dengan demikian, respons cepat dan tepat sesuai ketentuan perundang-undangan atas sebagai potensi gangguan, termasuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan dapat diterapkan.
"Ini demi menjamin agar masyarakat pemilih merasa aman dan nyaman menggunakan haknya di hari pencoblosan pada 9 Desember mendatang," tandasnya.***
