Network
“Sayangnya ini tidak langsung dalam kewenangan kita. Jadi tidak mudah kita melakukan satu tindakan yang serta merta tetapi akan kita surati satu persatu untuk bisa kita selesaikan," ujarnya.
Baca Juga: Kenapa Harus Membuat Business Plan? Berikut Alasan Penting untuk Menunjang Bisnis Anda
Masalah selanjutnya adalah BUMD yaitu BKK mendapatkan perhatian serius untuk mendorong perbaikan. Dalam hal ini dia menyebutkan sudah ada upaya menyatukannya menjadi PT. BKK, ini dilakukan demi terkontrolnya dengan baik oleh Pemprov Jawa Tengah.
Sertifikasi tanah untuk pembuatan jalan, tanah yang berada di wilayah sungai yang secara ukuran sangat panjang luas dan besar, juga memerlukan perbaikan sistem dari Badan Pembangunan Nasional (BPN).
"Itu kan tidak seperti petak rumah, kalau petak rumah kan kecil, diukur begitu selesai. Kalau ini kan panjang dan besar. Jika polanya tidak diubah dari BPN maka achievement kita menunggu diperiksa satu-satu,"katanya.
Ganjar menjelaskan bahwa upaya menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tidak di bawah kewenangan Pemprov akan dirapihkan.
Baca Juga: Jadwal Acara TRANSTV Hari Jumat 14 Agustus 2020, Tonton Keseruan Bajaj Bajuri dan Keluarga Bosque
Ganjar akan memetakan mana pekerjaan di Jawa Tengah yang termasuk bagian program nasional dan dikelola oleh pemerintah pusat, mana yang oleh provinsi.
"Intinya hal ini kita akan tindaklanjuti. Yang nanti (kewenangan) sendiri akan dikerjakan untuk dibereskan. Misalnya tadi disebutkan masalah embung di Wonogiri dan Karanganyar,
Satu hanya masalah pintu air yang desainnya kurang pas. Satunya seperti mangkrak begitu, apakah desainnya keliru atau pembiayaan kurang atau bagaimana. Tapi nanti dua ini akan kita perbaiki," katanya.
