Network
POTENSI BISNIS – Setelah menerima laporan hasil pengawasan BPKP semester I tahun 2020 dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Wasis Prabowo, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis 13 Agustus 2020. Ganjar Mengaku tedapat kebocoran anggaran yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov dan Pusat.
Gubenur Provinsi Jawa Tengah ini menerangkan bahwa sejumlah proyek di wilayahnya mengalami kebocoran anggaran.
Berdasarkan penjelasan Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan yang tidak rampung itu di antaranya mengenai kebocoran PDAM di kabupaten/kota, seharusnya batas maksimum kebocoranmaksimal 20 persen namun yang terjadi kebocorannya sebesar 29 persen.
Baca Juga: Dirut PT. Telkom Raih Penghargaan Saat IndiHome Down se-Indonesia
Selain proyek PDAM, terdapat proyek lain diantaranya Pabrik Gula, BKK BPR, pertanahan, pintu air hingga proyek embug. Ganjar menyadari bahwa beberapa proyek diluar kewenangannya.
"Ada banyak pekerjaan di Jawa Tengah yang mesti kita bereskan. Tapi memang sebagian besar tidak langsung dalam kewenangan provinsi," ungkap Ganjar
Kenyataan bahwa dalam proyek pabrik gula di Jawa Tengah yang tidak mendapatkan suplai tebu secara langsung dari petani merupakan langkah yang sedang dipikrian olehnya.
"Nah itu akan kita perbaiki. Lalu ada beberapa secara nasional, mendapatkan catatan dari BPKP. Satu Gula, ternyata gula ini Jateng mesti serius karena banyak pabrik gula tidak mendapatkan suplai tebu dari petani maka ini dipikirkan.” Imbuhnya.
Sementara Ganjar menyayangkan bahwa dalam prosesnya itu semua bukan kewenangan pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dikutip PotensiBisnis.com dari Pikiran-Rakyat.com.
