Network
POTENSIBISNIS - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono buka suara soal kasus dugaan korupsi yang menjerat kader sekaligus Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.
Menurutnya, apa yang meninpa Wali Kota Cimahi itu, yang kini sudah jadi tersangka KPK harus menjadi sebuah pelajaran bagi seluruh kepala daerah.
Atas kejadian tersebut pun khususnya dari PDIP agar tidak melakukan hal serupa, dan menjadi sebuah pelajara.
Baca Juga: Gaduh, Viral Ketua MPR RI di Ada di Kerumunan, Bamsoet: Saya Menghargai Undangan Teman
Baca Juga: Alasan Refly Harun Jatah Menteri KKP Jangan Orang Gerindra Lagi, hingga Jokowi Bagi-bagi Kekuasaan
"Catatan saya bagi kepala daerah baik PDIP dan semua dan masalah Pak Ajay ini harus menjadi pelajaran. Bahwa terkait dengan permainan proyek itu ya harus didudukkan pada peraturan perundang-undangan yang ada," terang Ono Surono ketika dihubungi melalui telepon, Sabtu, 28 November 2020.
Selain menjadi Wali Kota Cimahi, Ajay juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Cimahi.
Ono mengatakan, DPD PDIP Jabar menyerahkan proses hukum pada aparat yang berwenang dan tidak akan memberikan advokasi untuk Ajay.
"Jadi PDIP tidak pernah kenal advokasi untuk pelaku tersangka korupsi, jadi selama ini tidak ada dan tidak pernah ada advokasi," tegasnya, seperti dikabarkan Galamedia artikel berjudul, "Wali Kota Cimahi Tersangka KPK, PDIP Jabar: Pak Ajay Tak Makan Uang Rakyat Tapi Tergelincir".
Ono menuturkan permasalahan hukum yang menjerat Ajay itu bukan terkait APBD dan tidak terkait dengan proyek negara serta tidak terhubung dengan uang rakyat.
Baca Juga: Ayub Basalamah Kembali Terpilih Ketua Apjati, Presiden Jokowi: Harus Terlibat dan Bersinergi
Baca Juga: Tarif Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar KLBM Digratiskan Dua Pekan
Ajay terlibat masalah hukum dalam hal pembangunan rumah sakit swasta di Kota Cimahi. Lebih lanjut Ono mengatakan kasus hukum yang membelit Ajay ini menjadi duka bagi PDIP Jabar.
"Dan Pak Ajay tidak makan uang rakyat. Istilahnya kita tergelincir di jalan yang rata. Tergelincir saya yakinkan mudah-mudahan tidak ada uang rakyat yang dimakan atau merugikan APBD," ujar dia lagi.
"Kalau pun itu memang suatu kesalahan memang harus diakui itu sebuah kesalahan ketidaktahuan Pak Ajay semoga ke depan tidak ada kejadian serupa," paparnya.
Ketika ditanyakan tentang sanksi seperti pemecatan, Ono menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan tersebut, karena pemecatannya merupakan kewenangan dari DPP PDIP.***(Lucky M. Lukman/Galamedia)
