POTENSI BISNIS - Kepala Staff Kepresidenan, Moeldoko sebut gerakan KAMI Jendral (Purn) TNI Gatot Nurmantyo ganggu stabilitas politik.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain turur mengomentari pernyataan Moeldoko.
Dalam cuitannya akun Twitter @ustandtengkuzul pada Sabtu 3 Oktober 2020 Tengku Zulkarnain menanyakan kejelasan stabilitas yang dimaksud.
Baca Juga: Sinopsis Film 2012 Tayang Malam Ini di Bioskop TransTV: Kisah Hari Akhir Tahun Kalender Suku Maya
"Stabilitas yang diganggu apa dan bagaimana?" ujarnya.
Tengku Zul menjelaskan bahwa memberikan pendapat termasuk menyampaikan kritik itu dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28.
"Kalau Pasal 28 itu dianggap berpotensi mengganggu, cabut saja. Biar seperti Korea Utara sekalian. Berani cabut?" katanya.
Ia menyebut Moeldoko tidak ingin ada saran atau kritik dari organisasi yang digaungi Gatot Nurmantyo tersebut.
"Kalau stabilitas keamanan dijaga agar tidak terganggu itu bagus. Stabilitas keuangan agar stabil itu bagus. Stabilitas ekonomi dijaga agar stabil itu bagus. Lha, kalau stabilitas politik? Biasa saja jika ada kritik, saran, atau oposisi. Tidak mau? Buat partai tunggal saja kayak Korut," katanya.
Baca Juga: Melalui JPS, Kemnaker Luncurkan Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Dikutip potensibisnis.com dari wartaekomi.com "Tengku Zul Bikin Moeldoko Gak Berkutik, Bela Jenderal Gatot?", selain itu, ia juga menyoroti jabatan yang saat ini dijalankan Moeldoko.
Sebab, ujarnya, Moeldoko membuat pertanyaan itu seakan dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam.
"Pak Moeldoko, Anda menjabat Kepala Staf Kepresidenan atau Menkopolhukam? Kok ucapan Anda terasa seperti seorang Menkopolhukam saja. Terima kasih (Tengku Zulkarnain) warga negara Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Moeldoko menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan berpendapat tiap individu atau kelompok.
Baca Juga: Menu Sarapan Sehat untuk Penderita Sakit Jantung, Berikut Resep dan Cara Membuat Sup Tomat
Hanya saja, mantan Panglima TNI ini menegaskan jika juniornya, Gatot Nurmantyo Cs, sudah mengganggu stabilitas politik maka ada tindakan juga yang harus ditempuh.
"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," ujar dia.
Moeldoko melihat, kegaduhan belakangan ini yang dilakukan KAMI sudah diperhatikan oleh pemerintah.
Ia juga menegaskan, pemerintah dan aparat meresponsnya juga tergolong biasa. Menurut dia, kehadiran KAMI adalah dinamika politik dalam sebuah bernegara
"Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," pungkasnya.***(wartaekonomi.com)