Network
POTENSI BISNIS - Rancangan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu menjadi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Hal itu mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan buruh, mahasiswa dan masyarakat lainnya yang menyuarakan tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan melakukan unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia.
Bahkan hingga saat ini gelombang penolakan terus masih berlangsung. Sementara itu unjuk rasa yang berlangsung dari 6-8 Oktober, sebagian Gubernur pun menerima para demonstran dan memenuhi tuntutan mereka dengan mengirimi surat kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ada Keinginan untuk Berinvestasi Sejak Muda? Berikut Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana bagi Pemula
Di antaranya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa.
Hingga kabar Ketua DPR Puan Maharani melayangkan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencopotan Arief Hidayat Thamrin sebagai Dewan Pengawas (Dewas) TVRI.
Surat tersebut merupakan hasil keputusan akhir pada rapat internal Komisi I DPR RI pada 1 Oktober lalu. Nomor Surat: 74/Kom.1/MP.I/X/2020 perihal pemberhentian Arief Hidayat sebagai Anggota Dewas LPP TVRI periode 2013-2022.
Baca Juga: Presiden KSPI: Demo Buruh Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja akan Semakin Besar
Kutipan artikel di atas merupakan dua dari lima kabar populer di kalangan pembaca PotensiBisnis.com pada Kamis 15 Oktober yang kemabli dirangkum sebagai berikut:
