Network
PIKIRAN RAKYAT - Pada Jumat, 14 Agustus 2020 telah dilaksanakan Sidang kenegaraan dengan agenda Penyampaian RAPBN 2021 berikut nota keuangan termasuk mengenai program pemulihan ekonomi nasional.
Sidang tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Peserta sidang terdiri dari DPR RI dan DPD RI berikut Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pidato kenegaraan.
Sidang itu dibuka oleh Ketua DPR RI, Petahana Puan Maharani. Dalam pembukaanya dia menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi ditujukan untuk menjangkau pemulihan permintaan (demand side) dan penawaran (supply side).
Demand side adalah pola pemulihan yang ditujukan pada upaya mengatasi penurunan kesejahteraan rakyat yang meluas.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Ternyata Memiliki Kekayaan Cukup Fantastis
Sementara supply side menurutnya yakni pemulihan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan padat karya, seperti dikutip PotensiBisnis.com dari Pikiran-Rakyat.com.
"Pelaku usaha supaya bisa melaksanakanya dengan tepat sasaran dan tepat guna dalam menggerakkan produktivias roda perekonomian nasional.” Katanya.
Puan menujukan kepedulian terhadap umkm dengan mengatakan bahwa dukungan untuk memperkuat sektor ini harus ditingkatkan.
“Pemulihan UMKM dan sektor padat karya juga terus diperkuat, hampir 60 persen PDB (produk domestik bruto) nasional berasal dari sektor UMKM," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa intervensi pemerintah dalam mengelola UMKM ke depannya perlu dilakukan. Hal ini harus dilakukan karena peran UMKM dalam memulihkan perekonomian nasional begitu penting.
Campur tangan yang dimaksud adalah dengan mewujudkan program bantuan dan penguatan UMKM.
Selain itu, Puan Maharani menjelaskan bahwa kehidupan sosial di masyarakat perlu ditata ulang, terkhusu di tengah pandemi COVID-19.
Baca Juga: Menjelang HUT RI ke-75 , Sistem Barter Masih Digemari Masyarakat Pantai Utara Jawa Barat
"Pemulihan kehidupan sosial masyarakat diperlukan upaya sosialisasi, edukasi dan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan untuk menghadapi Covid-19," imbuhnya.
Berdasarkan keterangannya, DPR RI juga mendukung langkah pemulihan pemerintah di enam bidang. Di antaranya pemulihan pengangguran, perpajakan dan PNBP, transfer daerah dan dana desa, perlindungan sosial, kesehatan, hingga pendidikan.
"DPR RI mendukung langkah pemerintah melakukan reformasi sebagaimana yang disampaikan pada pembahasan pendahuluan, yaitu penganggaran, perpajakan dan PNBP, transfer daerah dan dana desa, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial," imbunya.
Baca Juga: Potensi Bisnis: Referensi 3 Macam Olahan Jamur Tiram untuk Bisnis Kuliner
Ia menyebutkan demi mencapai produk domestik bruto (PDB) yang efisien maka kehadiran negara diperlukan untuk menyejahterakan rakyat. Hal itu bisa menjadikan negara bisa hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan yang memuaskan rakyat.
"Diperlukan langkah reformasi guna mewujudkan PDB yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat, PDB yang dapat membuat rakyat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang semakin baik," katanya.
Terakhir dia menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada akan secepatnya rampung dengan menekankan skala prioritas.
"DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dengan tetap memerhatikan skala prioritas sehingga kebutuhan hukum Indonesia akan tetap dipenuhi," pungkasnya.***
