Network
POTENSI BISNIS – Setelah menerima laporan hasil pengawasan BPKP semester I tahun 2020 dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Wasis Prabowo, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis 13 Agustus 2020. Ganjar Mengaku tedapat kebocoran anggaran yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov dan Pusat.
Gubenur Provinsi Jawa Tengah ini menerangkan bahwa sejumlah proyek di wilayahnya mengalami kebocoran anggaran.
Berdasarkan penjelasan Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan yang tidak rampung itu di antaranya mengenai kebocoran PDAM di kabupaten/kota, seharusnya batas maksimum kebocoranmaksimal 20 persen namun yang terjadi kebocorannya sebesar 29 persen.
Baca Juga: Dirut PT. Telkom Raih Penghargaan Saat IndiHome Down se-Indonesia
Selain proyek PDAM, terdapat proyek lain diantaranya Pabrik Gula, BKK BPR, pertanahan, pintu air hingga proyek embug. Ganjar menyadari bahwa beberapa proyek diluar kewenangannya.
"Ada banyak pekerjaan di Jawa Tengah yang mesti kita bereskan. Tapi memang sebagian besar tidak langsung dalam kewenangan provinsi," ungkap Ganjar
Kenyataan bahwa dalam proyek pabrik gula di Jawa Tengah yang tidak mendapatkan suplai tebu secara langsung dari petani merupakan langkah yang sedang dipikrian olehnya.
"Nah itu akan kita perbaiki. Lalu ada beberapa secara nasional, mendapatkan catatan dari BPKP. Satu Gula, ternyata gula ini Jateng mesti serius karena banyak pabrik gula tidak mendapatkan suplai tebu dari petani maka ini dipikirkan.” Imbuhnya.
Sementara Ganjar menyayangkan bahwa dalam prosesnya itu semua bukan kewenangan pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dikutip PotensiBisnis.com dari Pikiran-Rakyat.com.
“Sayangnya ini tidak langsung dalam kewenangan kita. Jadi tidak mudah kita melakukan satu tindakan yang serta merta tetapi akan kita surati satu persatu untuk bisa kita selesaikan," ujarnya.
Baca Juga: Kenapa Harus Membuat Business Plan? Berikut Alasan Penting untuk Menunjang Bisnis Anda
Masalah selanjutnya adalah BUMD yaitu BKK mendapatkan perhatian serius untuk mendorong perbaikan. Dalam hal ini dia menyebutkan sudah ada upaya menyatukannya menjadi PT. BKK, ini dilakukan demi terkontrolnya dengan baik oleh Pemprov Jawa Tengah.
Sertifikasi tanah untuk pembuatan jalan, tanah yang berada di wilayah sungai yang secara ukuran sangat panjang luas dan besar, juga memerlukan perbaikan sistem dari Badan Pembangunan Nasional (BPN).
"Itu kan tidak seperti petak rumah, kalau petak rumah kan kecil, diukur begitu selesai. Kalau ini kan panjang dan besar. Jika polanya tidak diubah dari BPN maka achievement kita menunggu diperiksa satu-satu,"katanya.
Ganjar menjelaskan bahwa upaya menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tidak di bawah kewenangan Pemprov akan dirapihkan.
Baca Juga: Jadwal Acara TRANSTV Hari Jumat 14 Agustus 2020, Tonton Keseruan Bajaj Bajuri dan Keluarga Bosque
Ganjar akan memetakan mana pekerjaan di Jawa Tengah yang termasuk bagian program nasional dan dikelola oleh pemerintah pusat, mana yang oleh provinsi.
"Intinya hal ini kita akan tindaklanjuti. Yang nanti (kewenangan) sendiri akan dikerjakan untuk dibereskan. Misalnya tadi disebutkan masalah embung di Wonogiri dan Karanganyar,
Satu hanya masalah pintu air yang desainnya kurang pas. Satunya seperti mangkrak begitu, apakah desainnya keliru atau pembiayaan kurang atau bagaimana. Tapi nanti dua ini akan kita perbaiki," katanya.
Untuk merapihkan semua itu, ganjar berencana akan memberitahu pemerintah kabupaten dan kota melalui surat yang akan diterbitkan.
"Selebihnya ada di kabupaten/kota maka kita akan surati mereka supaya mampu mengembalikan seperti posisi perencanaan dan benar,"tegasnya.***
