Siapa Berani Goreng Isu Penundaaan Pemilu?

Program vaksinasi Indonesia sudah mencapai target minimum, dengan capaian sebanyak 86 persen, vaksinasi dosis pertama dan 71,23 persen.

Selain itu, pemerintah telah memberlakukan bebas tes Covid 19 bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan untuk beberapa jenis transportasi. Artinya, Indonesia sudah mulai mengarah pada masa endemi.

Kedua, badan pusat statistik (BPS), menyatakan perekonomian Indonesia cenderung mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan data laporan per tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,69 persen dibanding tahun sebelumnya 2,07 persen.

Ketiga, pelaksanaan pilkada serentak 2020, tingkat kerawanan negara pada tahun 2020 dianggap lebih rentan, baik dari aspek pandemi, perkembangan ekonomi maupun faktor lainnya.

Faktanya setelah mengalami penundaan, pemilihan kepala daerah serentak yang melibatkan sebanyak 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) tetap digelar pada tanggal 9 Desember 2020.

Keempat, persoalan anggaran. Usulan anggaran pelaksanaan pemilu oleh KPU sebesar 86 triliun kemudian direvisi menjadi 76,6 tidak lebih besar dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai 178,3 Triliun untuk penganggaran perpindahan ibu kota (IKN).

Sejatinya, pemilu (election) lebih urgen untuk menjadi skala prioritas, terlebih lagi dihadapkan pada ketentuan penting yang diatur dalam UUD 1945.

Kelima, rakyat menolak. Kemudian klaim “big data” yang dikemukakan oleh pengusul dibantah oleh beberapa lembaga survei yang menyatakan hasil secara umum usulan penundaan pemilu 2024 mendapat penolakan dari rakyat.

Misalnya, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), menyatakan bahwa masyarakat menolak penundaan pemilu dengan alasan apapun, baik alasan pandemi, alasan pemulihan ekonomi maupun alasan pemindahan IKN.