Network
POTENSI BISNIS - Isu liar tentang penundaan pemilihan umum alias pemilu masih terus didengungkan elit partai.
Mereka menggulingkan wacana penundaan pemilu dan juga mengubah aturan main terkait masa jabatan presiden dari dua periode menjadi lebih.
Isu tersebut lantas menuai beragam komentar dan kritik dari akademisi, termasuk dalam catatan dari sudut pandang Koordinator Kamhi Gianyar Bali yang juga Pemerhati Kepemiluan Nasional, Rizki Laelani, S.Sos
Dalam pengamatannya, isu penundaan pemilu bukan barang baru di Indonesia.
Dalam sejarah Indonesia penundaan pemilu pernah terjadi selepas pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955.
Saat itu, penundaan pemilu dilandasi alasan yang kuat, sehingga pada saat itu kondisi negara memenuhi syarat lantaran dinilai dalam keadaan darurat.
Satu di antara faktor penundaan adalah adanya upaya pemisahan diri Irian Barat, pemberontakan G 30S/PKI dan lainnya.
Sedangkan, secara eksternal masih terdapat upaya-upaya negara penjajah melakukan kolonialisme kembali di Indonesia.
