Dalami Dugaan Kasus TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid, KPK Periksa 12 Saksi

POTENSI BISNIS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati nonaktif Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid.

Tim penyidik KPK bakal memeriksa 12 saksi guna mendalami kasus dugaan maling uang rakyat yang dilakukan Abdul Wahid.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam siaran persnya, Rabu, 5 Januari 2022, dikutip PotensiBisnis dari laman PMJ News.

Baca Juga: KPK Sampaikan Laporan Kasus Selama Tahun 2021, Total Keuangan yang Diselamatkan Mencapai Rp35 Triliun

Baca Juga: Dorong Industri Petrokimia dalam Negeri, BRI Beri Fasilitas Pembiayaan dan Transaksi USD 325 Juta

Berikut nama 12 saksi yang bakal diperiksa guna dimintai keterangan, yakni, PPAT Maulana Firdaus, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Tahuddin Noor, pedagang mobil bekas Noor Elhamsyah.

Kemudian, staf Bina Marga Ridha, mantan ajudan Bupati Hadi Hidayat, dan Direktur PT Prima Mitralindo Utama Barkati.

Ditambah, sales Ferry Riandy Wijaya, kontraktor Muhammad Muzakkir, dan empat pihak swasta Muhammad Fahmi Ansyari, Farhan, Abdul Halim, serta Abdul Hadi.

Baca Juga: Ramalan Kartu Tarot Besok 6 Januari 2022: Capricorn, Leo, Aries dan Virgo Keberhasilan Berkat Kerja Tim

Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada periode 2021 sampai 2022 yang menjerat Abdul Wahid.

Terkini Abdul Wahid ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Lembaga anti rasuah itu menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka TPPU.

Baca Juga: UPDATE Ikatan Cinta: Tahu Andin dan Aldebaran Sedang Bertengkar, Penyakit Papa Surya Kambuh

Abdul Wahid diduga telah menyamarkan aset hasil korupsi ke dalam bentuk lain dan diduga menggunakan nama pihak lain.

Kasus yang menjerat Abdul Wahid ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT, KPK mengamankan tujuh orang.

Tiga di antaranya dijadikan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa dalam dua proyek lelang Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR pada dua desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Tiga orang yang ditetapkan menjadi tersangka yakni, Maliki selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA), Marhaini selaku Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.***