Network
POTENSI BISNIS - Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pulau Jawa-Bali sejak 3-20 Juli 2021.
Kepala Star Kepresidenan (KSP) RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebutkan kalau PPKM Darurat saat ini belum berjalan dengan efektif.
"PPKM Darurat merupakan satu di antara skenario yang dipilih pemerintah untuk menekan penyebaran khususnya persoalan mobillitas manusia," kata Meoldoko.
Baca Juga: Aturan PPKM Darurat Direvisi Rumah Ibadah Tak Lagi Ditutup, Cholis Nafis: Yang Baik Katakan Baik
Selama PPKM Darurat diterapkan, tak sedikit jalan yang ditutp untuk mencegah massa yang tak berkepentingan melakukan mobilitas.
"Pemerintah sebelumnya sudah menerapkan PPKM Mikro. Akan tetapi, melihat tingginya mobilitas masyarakat dan merebaknya varian Delta. Pemerintah perlu menarik rem darurat dengan menerapkan PPKM Darurat," kata dia.
Menurut Moeldoko, dalam memutuskan untuk menarik rem darurat. Pemerintah juga menyadari adanya dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Simak Aturan Lengkap PPKM Darurat Luar Pulau Jawa-Bali di 15 Kabupaten/Kota Berikut Ini
Bahkan, ia juga tak menampik jika PPKM Darurat sebuah keputusan sulit yang harus diambil pemerintah untuk menyelamatkan rakyat.
