Network
POTENSI BISNIS – Bencana badai siklon tropis Seroja yang menerjang Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakibatkan banyak kerugian.
Termasuk fasilitas vital yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dilakukan langkah tanggap darurat.
Fasilitas vital yang harus diutamakan yaitu fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang terkena dampak langsung dari bencana badai siklon tropis Seroja.
Baca Juga: Kejagung Beri Bantuan Rp100 Juta Bagi Korban Bencana NTT
Baca Juga: Laksanakan Perintah Presiden, PUPR Lakukan Ini Tangani Bencana di NTT dan NTB
Dalam hal ini Komisi V DPRD NTT melakukan pendesakan kepada pemerintah Provinsi NTT untuk bergerak cepat menanggulangi dampak langsung dari bencana alam yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu.
"Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi cepat dan langkah tanggap darurat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan mengingat kebutuhannya sangat urgen dan mendesak," kata Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa, di Kupang, Kamis dikutip dari ANTARA.
Dia menyampaikan hal ini ketika menjadi pemimpin rapat Komisi V DPRD NTT besama dengan pihak terkait, diantaranya BPBD NTT, Dinas Sosisal NTT, Bapelitbangda NTT, Badan SAR, dan bagian anggaran serta dengan BMKG.
Baca Juga: Update Jumlah Korban Banjir Bandang NTT dan NTB, Sebanyak 119 Orang Dinyatakan Meninggal Dunia
Keberadaan fasilitas kesehatan sangat penting sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi kondisi bencana agar dapat memberikan bantuan medis bagi korban bencana yang membutuhkan perawatan.
Selain itu Yunus juga menyampaikan jika fasilitas pendidikan yang terdampak bencana badai siklon tropis Seroja wajib untuk diperhatikan agar segera dibenahi dan diperbaiki setiap bangunan yang rusak.
Hal ini dilakukan karena mengingat Provinsi NTT akan segera membuka sekolah untuk dilakukan belajar tatap muka secara terbatas.
Baca Juga: Polisi Tangkap Terduga Mucikari Prostitusi Online Anak Dibawah Umur, Korban Hanya Diberi Rp100 Ribu
Sehingga, dia menyampaikan agar segera melakukan persiapan skema dana tanggap darurat bencana oleh pemerintah Provinsi NTT.
Dana ini dapat diperoleh dari biaya tak terduga dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan bencana lain seperti pandemi Covid-19.
Selain tanggap darurat dari fasilitas vital yaitu fasilitas kesehatan dan pendidikan, Yunus juga meminta agar Dinas Sosial NTT dengan pihak strategis lainnya melakukan penanganan terhadap korban terdampak bencana yang sampai saat ini masih berada di tempat penampungan darurat.
Menurutnya pemerintah harus memperkuat pasokan kebutuhan posko bencana dan dapur umum agar dapat melayani kebutuhan dasar warga di lokasi pengungsian.
Dia juga meminta agar BPBD NTT melakukan koordinasi untuk mengaktifkan posko bencana di provinsi dan kabupaten atau kota agar menjadi pusat pangkalan data.
Selain itu koordinasi juga diperlukan dengan posko dan dapur umum swadaya sebagai upaya penanganan bencana.
"Belajar dari bencana badai Seroja ini maka sistem mitigasi bencana dan desiminasi informasi penting untuk diperkuat agar mencegah dampak yang lebih parah," ujarnya.***
