Network
POTENSI BISNIS - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut angkat bicara soal polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.
Menurut Mahfud MD, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998, pemerintah tidak bisa melarang ataupun mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Parti Demokrat di Deli Serdang,
Bahkan Mahfud MD juga mencontohkan, soal kejadian di jaman pemerintahan Megawati saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur.
Baca Juga: Rebut Demokrat Derajat Moeldoko Turun, Rocky Gerung: Dalang Jadi Wayang
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," kata @mohmahfudmd lewat cuitannya yang diunggahnya di Twitter, dikutip PotensiBisnis.com pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Menurutnya, saat itu Bu Mega tak melarang atau mendorong, karena secara hukum hal tersebut masalah internal PKB.
Oleh karena hal itu, kata dia, sama dengan sikap pemerintah Pak SBY ketika tidak melakukan pelarangan saat PKB versi Gus Dur dan versi Cak Imin.
Baca Juga: Agensi Aktor Ji Soo Berikan Pernyataan Resmi Terbaru Soal Skandal Bullying
"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," tambahnya.
Dengan begitu, pemerintah sekarang ini menyikapi peristiwa di Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.
"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Ikatan Cinta Malam Ini 6 Maret: Tanpa Andin, Aldebaran Merasa Hampa hingga Datangi Polisi
Mahfud MD menyebutkan, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat.
"Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menanyakan Menko Polhukan Mahfud MD atas sikap yang diam secara kasat mata.
Melalui akun pribadi Twitternya, Andi Arief menyinggung Mahfud MD yang melihat sepak terjang Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan nekat menggelar KLB untuk menggulingkan posisi Agus Harimutri Yudhoyono (AHY).
"Prof Mahfid MD diam terhadap kudeta Pak Moeldoko dan segelintir mantan kader," kata Andie Arif lewat cuita akun @AndiArief_ID, pada Kamis, 4 Maret 2021.
Menurut Andin Arief, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bisa berbuat lebih, setiap partai punya AD/ART yang mesti dihormati.
"Sesuai AD/ART tersebut, KLB tidak bisa diselenggaraka sekonyong-konyong. Syarat KLB harus ada izin ketua majelis tinggi Pak SBY,” ujar Andi.
Sebagai bentuk dukungan kepada SBY dan kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, Andi mengatakan rumah SBY didatangi banyak sekali kader Partai Demokrat.
”Puluhan kader malam ini menginap di kediaman SBY, menjaga beliau dan ketum AHY, takut keselamatannya terancam. Pak Moeldoko gunakan jurus nekad,” tulis Andi Arief.
Andi Arief makin kerap mengunggah cuitan setelah memastikan bahwa kubu Darmizal Cs benar-benar akan menyelenggarakan KLB.
Bukan pada bulan April seperti sebelumnya disebut Darmizal, tetapi jauh lebih cepat, yaitu Jumat, 5 Maret 2021 di Deliserdang, Sumatera Utara.
"Ini bukan desas desus Pak Muldoko dan sebagian kader akan melakukan kudeta. Temuan tim kami terjadi di Hotel The Hill, di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang," tulis Andi Arief lagi.***
