Network
“Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan," katanya, dikutip Potensibisnis.com dari ANTARA.
Menurutnya setiap kebijakan yang dia ambil semata-mata untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam kasus ini.
"Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat,” ujar Edhy.
Edhy mengatakan jika memang penjara adalah risiko yang harus dia hadapi.
“Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya," kata Edhy.
Edhy pun membeberkan kebijakan yang dia buat terkait perizinan kapal.
"Anda liat izin kapal yang saya kekuarkan ada 4 ribu izin dalam waktu 1 tahun saya menjabat. Bandingkan yang sebelum yang tadinya izin sampai 14 hari saya bikin hanya 1 jam, banyak izin-izin lain," katanya.
Diberitakan oleh PotensiBisnis.com sebelumnya wacana hukuman mati bagi Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mulai disuarakan.
Wacana ini mulanya datang dari, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.
Dia mengatakan dua mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah masa pandemi memang layak dihukum mati.
