Network
POTENSIBISNIS - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku, pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal, kata Hasto, pihaknya terus selalu mengingatkan kadernya untuk selalu menjada integritas dan tak menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi, melakukan aksi korupsi.
Seperti diketahui, baru-baru ini salah satu kadernya yang menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara tersandung kasus korupsi.
Baca Juga: Terungkap, Grace Batubara Menyesal Jadi Istri Mensos Juliari, Pilih Jadi Istri Pengusaha
Baca Juga: Megawati Bungkam saat Bendahara Partai Korupsi Bansos, Rocky Gerung: Saya Angkat Dia dari Kolam
Baca Juga: KPK Siap Eksekusi! Hukuman Mati Didepan Mata Mensos Juliari P Batubara?
Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus penerimaan suap dana bansos Covid-19, pada Minggu 6 Desember 2020. Ia diduga terima Rp17 miliar untuk keperluan pribadi.
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," ungkap Hasto dalam keterangannya, Minggu 6 Desember 2020.
Selain Juliari, beberapa waktu lalu, sejumlah kader PDI Perjuangan tercatat juga dicokok oleh KPK.
Baca Juga: Terjadi Gangguan Layanan Tapera, Pensiunan PNS dan Ahli Waris Segera Hubungi Kanal Ini
Di antaranya, Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo.
"Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," tutur Hasto.
Dalam berbagai kesempatan, tambah Hasto, termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dan forum resmi Partai seperti Rakernas, pihaknya selalu menekankan sikap anti korupsi.
Baca Juga: Heboh! Kebiasaan Masa Lalu Ustad Abdul Somad Dibongkar Seorang Wanita
Bahkan, lanjutnya, PDI Perjuangan juga selalu selalu mengundang pembicara dari KPK untuk membangun kesadaran dan semangat anti korupsi.
Lebih lanjut, Hasto menuturkan PDI Perjuangan mengambil pelajaran berharga dari berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.
Hasto juga mengklaim bahwa PDI Perjuangan akan terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar memberikan efek jera.
Baca Juga: Terkait Kasus Video Syur Diduga Mirip Gisella Anastasia, Kejati DKI Jakarta Siapkan 2 Jaksa Peniliti
"Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," ucap Hasto. Seperti dikabarkan Galamedia, artikel berjudul, "Menteri dari PDI Perjuangan Jadi Tersangka, Hasto Singgung Nama Megawati".
KPK sebelumnya telah menetapkan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona (covid-19).
Politikus PDIP ini diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk penanganan covid-19.
Baca Juga: Mengejutkan, Habib Rizieq akan Diselesaikan dengan Cara Ini oleh Jokowi
Selain Juliari, empat orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.
Sementara Presiden Joko Widodo memastikan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka.
Seolah menyesalkan kembali terjadinya kasus korupsi terhadap para menteri, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya sudah berulangkali mengingatkan kepada para menteri untuk tidak korupsi.
“Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi!” kata Presiden Jokowi dalam akun twitter @Jokowi, Minggu 6 Desember 2020.
Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
Mantan walikota Solo itu menyesalkan adanya korupsi yang dilakukan oleh seorang menteri.
Apalagi menteri tersebut menyunat dana yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat yang sedang alami krisis.
“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegasnya.***(Dicky Aditya/Galamedia)
