POTENSI BISNIS - Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja masih saja berlangsung. Pasalnya, ribuan mahasiswa dan buruh kemarin turun ke jalan untuk menyuarakan aksi penolakan tersebut.
Pemerintah pun angkat bicara soal hal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD merespons aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja tersebut.
Menurut Mahfud, selama ini proses penyerapan aspirasi dalam penyusunan omnibus law UU Cipta Kerja sudah berjalan.
Baca Juga: Buruh dan Mahasiswa Demo Omnibus Law Hari ini di Jakarta, Presiden Jokowi Berkantor di Istana Bogor
“Bahwa ada orang tidak setuju, itu soal lain,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam talk show bertajuk Setahun Jokowi-Ma’ruf di salah satu televisi swasta, Jakarta, Selasa (20/10) malam. sebagaimana dilansir dari wartaekonomi.co.id.
Ia juga menuturkan, dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk menangani pengaduan terhadap perundang-undangan. Jadi menurutnya sekalipun banyak diprotes itu tidak masalah, dan bukan hanya UU Omnibus Law Cipta Kerja saja yang banyak diprotes.
Baca Juga: 'Utak-atik' Program Pensiun di UU Cipta Kerja, Lalu Apa Istilah Jaminan Kehilangan Pekerjaan?
“Mana ada UU di Indonesia tidak diprotes? Yang tahun ini semua diprotes. Ya, ndak apa-apa, tetapi negara ini kan harus jalan. Bukan kalau diprotes kemudian berhenti, evaluasi,” ujarnya.
Selanjutnya Mahfud juga mengutarakan, dalam proses penyerapan aspirasi terkait penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah berjalan, misalnya dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
“Said Iqbal itu sudah beberapa kali ke kantor saya, menyampaikan 13 usul perbaikan, sudah ditampung. Ditampung, dalam arti mari dirembuk. Pasalnya dirembuk, mari cari jalan tengah,” ucapnya.***