POTENSI BISNIS - Sebanyak 13 juta pekerja yang mendapat upah di bawah Rp5 juta per-bulan akan diberikan insentif senilai Rp2,4 juta oleh Pemerintah RI.
Seorang pekerja nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per-bulan. Bantuan tersebut direncanakan akan berlaku selama empat bulan.
Direktur Eksejutif Indef Tauhid Ahmad sebut, bantuan tersebut hanya sekedar menyasar pekerja kelas menengah.
Baca Juga: Ekonomi Nasional Jeblok hingga Minus 5 Persen, Istana: Aman, Negara Lain Sama
Sebagaimana dilansir PotensiBisnis.com dari laman prfmnews.pikiran-rakyat.com "Indef Sebut Penerima Insentif Rp2,4 Juta dari Pemerintah Hanya Pekerja Kelas Menengah", sementara itu, bagi pekerja yang upahnya berada dibawah Rp2,3 juta tidak terakomodir oleh program tersebut.
"Pekerja yang dapat bantuan itu, upahnya di bawah Rp5 juta dengan standar upah buruh minimum nasional Rp2,9 juta. Artinya, bantuan hanya bagi pekerja yang berada pada level gaji Rp2,9 juta - Rp5 juta," kata Tauhid saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis 6 Agustus 2020.
Karena, lanjutnya, standar buruh minimum itu yang diberlakukan bagi pekerja di sektor formal.
"Sementara bagi kelompok buruh miskin yang pengeluaran gaji Rp2,3 juta ke bawah, saya kira tidak banyak ter-cover atau tertutupi melalui bantuan seperti itu," ujarnya.
Apalagi, kata Tauhid, syarat bagi karyawan yang menerima bantuan tersebut harus terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, kelas pekerja ini sudah terjamin dari sisi upah maupun jaminan sosial.
"Mereka sudah aman dari sisi pendapatan," imbuhnya.
Dari sisi konsep, tambahnya, bantuan ini tidak akan efektif untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Pasalnya, penerima bantuan yang merupakan kalangan pekerja kelas menengah sudah mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
"Saya kira tidak akan banyak mendorong konsumsi (daya beli) lebih tinggi karena mereka saat ini sudah memenuhi secara mendasar dengan gaji yang diterima," paparnya.
Dia menuturkan, banyak pekerja yang terkena PHK yang harusnya dapat diakomodir. Karena masih sedikit dari mereka yang terserap program Kartu Prakerja.
"Di triwulan ketiga, realisasi Kartu Prakerja masih lambat, mereka (korban PHK) tidak dapat prioritas. Sementara pemerintah punya program baru bagi pekerja yang sudah terjamin paling tidak dengan BPJS," tandasnya.***