Massa Aksi Buruh dan Mahasiswa Evaluasi Dua Tahun Jokowi-Maruf Amin

POTENSI BISNIS - Dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Aliansi buruh dan mahasiswa dari berbagai kelompok menyampaikan 13 tuntutan sebagai hasil evaluasi kinerja Presiden dan Wapres.

Ribuan massa tersebut sudah berkumpul di depan Lapangan Monas, Jakarta Pusat sejak pukul 11.00 WIB.

Baca Juga: Antisipasi Unjuk Rasa Kepemimpinan Jokowi di Istana Negara, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Titik Ini

Kemudian, massa berjalan beriringan (longmarch) menuju Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Massa aksi menyampaikan aspirasinya di depan Gedung Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, sebagaimana dilansir dari ANTARA.

Sementara itu, kelompok massa lainnya sudah berkumpul di Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat.

Baca Juga: Jelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Antisipasi Gelombang Ketiga, Jokowi Minta Hal Ini Dilakukan

"Kami minta kepada Presiden Jokowi untuk segera mencabut Omnibus Law dan aturan turunanya," kata seorang buruh, menyeru di atas mobil komando.

Sebanyak 13 tuntutan yang disampaikan buruh dan mahasiswa, di antaranya mencabut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan seluruh Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, yakni PP No. 35, 36 dan 37.

Selain itu, mereka jug menolak penghapusan upah sektoral dan meminta diberlakukannya kenaikan UMK 2022 sebesar 15 persen.

Baca Juga: Ikatan Cinta Malam Ini: Irvan Suruh Iqbal Perlakukan Vera seperti Dennis Sakiti Jessica? Elsa Makin Menderita

Buruh juga meminta jaminan dan perlindungan kaum buruh di sektor industri pariwisata, perhotelan, perkebunan hingga tranportasi daring.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyatakan, elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buru Bersama Rakyat (Gebrak) mencapai 1000 orang.

Elemen buruh lainnya turut bergabung dalam aksi tersebut seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Indonesia (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Tak hanya itu, terdapat juga BEM Universitas Indonesia (UI), petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan lembaga bantuan hukum (LBH).

Hingga saat ini, kepolisian masih menutup Jalan Merdeka Barat dengan pemasangan kawat berduri, serta Polwa dan Anggota Kowad dari TNI di terjunkan.***