POTENSI BISNIS – Keputusan mengenai pemerintah tidak akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada tahun ini telah dipastikan oleh Menteri Agama.
Karena pemerintah dalam hal tersebut telah melewati banyak pertimbangan.
Dimana pertimbangan itu terdapat dalam Keputusan Menteri Agama No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
Baca Juga: Menag Putuskan Tak Berangkatkan Jemaah Haji Indonesia, Fadli Zon: Presiden Bisa Telpon Raja Salman
Menanggapi hal tersebut salah satu anggota DPR Saleh Partaonan Daulay yang mengetahui anggaran haji pada APBN cukup besar.
Kemudian Saleh Partaonan Daulay mengusulkan kepada pemerintah untuk merelokasi anggaran ibadah haji tersebut untuk kebutuhan prioritas lainnya.
“Jika sudah diputuskan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini, pemerintah sebaiknya merelokasi anggaran penyelenggaraan haji untuk kegiatan dan kebutuhan prioritas,” kata Saleh Partaonan Daulay dikutip Potensibisnis.com dari Pikiran Rakyat pada Jumat, 4 Juni 2021.
Baca Juga: Jelang MotoGP Catalunya 2021, Pebalap Suzuki Alex Rins Dipastikan Absen
Lebih lanjut Saleh Partaonan Daulay mengatakan jika anggaran penyelenggaraan ibadah haji cukup besar.
“Alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar. Di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, ada Rp250 miliar yang bisa digunakan untuk kegiatan dan kebutuhan mendesak,” kata Saleh Partaonan Daulay.
Kemudian Saleh Partaonan Daulay mengatakan jika ada banyak kegiatan dan kebutuhan yang mendesak di Kementerian Agama.
Baca Juga: Haji 2021 Batal, MUI Minta Masyarakat Tetap Sabar
Lebih jelas Saleh Partaonan Daulay memberikan contoh yaitu kebutuhan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA hingga bantuan rehabilitasi madrasah.
Bukan hanya itu terdapat kebutuhan lain seperti bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan lainnya.
Saleh Partaonan Daulay menganggap Kemenag selama ini terlambat dalam merespon aspirasi masyarakat.
Saleh Partaonan Daulay mengatakan jika hal tersebut terbukti dari banyaknya aspirasi yang diusulkan namun tidak direspon secara tuntas.
“Kemenag selama ini dinilai selalu terlambat dalam merespon aspirasi masyarakat dan stakeholdernya. Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspon dan disahuti secara tuntas,” Saleh Partaonan Daulay.
Saleh Partaonan Daulay juga mengatakan telah menerima aspirasi dari dosen yang belum menerima sertifikasi tunjangan selama 6 bulan terakhir.
“Bahkan, aspirasi yang saya terima, ada dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama 6 bulan terakhir ini. Walau jumlah yang mengadu kepada saya sedikit, tetapi saya yakin jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak,” kata Saleh Partaonan Daulay.
Oleh karena hal itu Saleh Partaonan Daulay menyarankan kepada pemerintah untuk merelokasi anggaran ibadah haji untuk disalurkan kepada kebutuhan yang prioritas.***
Artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com judul, "APBN Ibadah Haji 2021 Besar, Anggota DPR: Pemerintah Sebaiknya Merelokasi Anggaran".