POTENSIBISNIS - Dua menteri Jokowi tersandung kasus korupsi, setelah KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka, beberapa waktu lalu.
Kedua Menteri tersebut, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Edhy Prabowo tersangka kasus ekspor Benih Lobster.
Eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Baca Juga: Tolak Permintaan Jadi Pengacara Habib Rizieq, Yusril Ihza Mahendra: Silahkan Hubungi Prabowo
Pasca penangkapan dua menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf oleh KPK itu, isu perombakan atau resuffle kabinet semakin menguat.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, dia berpendapat Partai Bulan Bintang (PBB) berpeluang masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian, menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran pada tahun anggaran berjalan," kata Ujang, pada Senin, 21 Desember 20202.
Baca Juga: 5 Bahan Makanan Sehat yang Harus Ada di Lemari Es Anda Menurut Pakar
Selain itu Ujang mengatakan, kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya, bisa masuk pada perombakan kabinet.
Jadi, kata dia, tidak hanya terjadi di dua pos kementerian yang orangnya terlibat kasus dugaan korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari P Batubara.
Ujang menambahkan, Presiden Jokowi nantinya juga masih akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya.
Baca Juga: Ini Alasan Adipati Dolken dan Canti Tachril Lebih Pilih Bangka Belitung Jadi Tempat Nikah
Dikutip PotensiBinis.com dari ANTARA, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf didukung oleh 10 partai, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI.
Dari sekian banyak parpol tersebut, ada partai yang belum diberikan kursi kabinet.
Sejak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Jokowi sudah memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali PBB dan Partai Hanura.
"PBB ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," Kata Ujang.
Baca Juga: Jangan Lengah! Perkembangan Kasus Covid-19 Kota Bandung Masih Tinggi, Cek Datanya Disini
Ujang menilai kader partai PBB layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.
"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan," tutup Ujang Komarudin.***