Network
POTENSIBISNIS - Pemanggilan Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya kini tengah jadi sorotan publik.
Polda Metro Jaya memanggil Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan putri Habib Rizieq.
Untuk diketahui, sebelumnya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq gelar acara pernikahan putrinya sekaligus acara maulid Nabi Muhammad, pada tanggal 14 November 2020 lalu.
Baca Juga: Soal Kerumunan Habib Rizieq di Bogor, akankah Ridwan Kamil Dipanggil? Berikut Penjelasannya
Terkait pemanggilan Gubernur DKI Jakarta tersebut ramai ditanggapi banyak pihak. Pasalnya, mereka menganggap respon kepolisian berlebihan, padahal sebelumnya kerumunan sudah kerap terjadi.
Pengamat Rocky Gerung pun ikut angkat bicara. Menurutnya, dari awal peraturan terkait pembatasan sosial ini sudah tidak jelas. Alhasil Anies Baswedan menjadi korban atas ketidakjelasan ini.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bersama Hersubeno Arif yang tayang di kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Selasa, 17 November 2020.
Baca Juga: Dinilai Ada Pelanggaran Protokol Kesehatan, Polisi Siap Panggil Ridwan Kamil
menurut Rocky, aturan mengenai PSBB seharusnya dikeluarkan dengan tegas oleh pemerintah pusat agar seluruh daerah mengikuti. Sebagaimana dilansir dari laman PR-Cirebon dalam artikel "Soroti Anies Baswedan Dipanggil ke Polda, Rocky Gerung: Ada Tebang Pilih, Pemerintah Tak Bisa Jawab".
"Tetapi yang terjadi sebaliknya, dulu Anies yang ngejer-ngejer pemerintah supaya diberlakukan Lockdown tapi tidak dikasih," ucap Rocky.
Selanjutnya, menurut Rocky, sebelum kejadian di kediaman HRS sudah banyak sekali acara-acara lain yang lolos padahal sudah mengumpulkan massa yang banyak dan menimbulkan kerumunan.
Baca Juga: Seram! Penguasa Gunung Merapi Pernah Luluh Lantahkan Pasukan Perang Sebuah Kerajaan dalam Sekejap
Tetapi begitu kejadiannya di kediaman HRS yang mana merupakan wilayah tanggung jawab Anies, Polda Metro Jaya langsung bertindak cepat.
"Ini Anies dipanggil Polda atau Polda dipanggil politisi untuk memanggil Anies?" tanya Rocky.
Menurut Rocky, Covid-19 seolah sudah menjadi diskresi pemerintah untuk melanggar undang-undang APBN dan sebagainya. Menurutnya ini adalah tindakan untuk menyerang oposisi.
Rocky menyebut permasalahan ini seharusnya sudah selesai saat HRS membayar denda karena bentuknya hanya pelanggaran. Akan tetapi masalah berlanjut hingga Anies harus mendatangi Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Mahluk Misterius Penunggu Puncak Gunung Berapi Ternyata Hewan Ini
"Anies pun datangi Polisi untuk dimintai klarifikasi, tetapi ketika publik minta klarifikasi kenapa Anies dipanggil, pemerintah tidak bisa jawab," kata Rocky.
Rocky menyimpulkan terjadi semacam tebang pilih dalam menegakan aturan tentang Pembatasan Sosial.
"Buktinya saat Mahfud MD mengizinkan massa untuk menjemput HRS itu tidak masalah, padahal itu juga kerumunan tetapi Mahfud kasi izin, dan tidak diminta klarifikasi, harusnya Mahfud juga dipanggil," pungkas Rocky.*** (Putri Amalia Zubaedah/PR-Cirebon)
