Network
POTENSI BISNIS - Hari ini Selasa 20 Oktober 2020 tepat dengan satu kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Terkait kinerja satu tahun ini, pakar ekonomi menyoroti kondisi utang pemerintah Indonesia yang kian nilainya semakin tinggi.
Tercatat utang pemerintah per akhir Agustus 2020 berada di angka mencapai Rp5.594 triliun, berdasarkan APBN KITA edisi September 2020 yang dirilis Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Peserta Prakerja Gelombang 9 Diharap Secepatnya Beli Pelatihan Pertama, Waktu Tersisa 3 Hari Lagi
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, artinya jika dibagi 270-an juta penduduk Indonesia maka setiap warga Indoneisa menanggung Rp20,5 juta utang pemerintah, bahkan sejak bayi baru lahir.
"Permasalahannya adalah dalam beberapa tahun sebelumnya ini ada kenaikan utang per kapita cukup tinggi, karena dua tahun sebelumnya masih Rp16-17 juta ditanggung per orang, bahkan bayi baru lahir pun juga sudah menanggung utang pemerintah karena ada konsekuensi pembayaran pajak dan semacamnya," ujar Bhima saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Selasa 20 Oktober 2020.
Baca Juga: Buruh dan Mahasiswa Demo Omnibus Law Hari ini di Jakarta, Presiden Jokowi Berkantor di Istana Bogor
Bhima menilai pemerintah sepertinya tidak memiliki manajemen pengelolaan utang yang prudent, kemudian pengelolaan utang tidak optimal karena di seksi lain pemerintah masih boros bukan untuk penanganan Covid-19, tapi untuk birokrasi, dan hanya menyisakan porsi lebih kecil belanja modal produktif.
"Di saat bersamaan utang naik, tapi di sisi lain aliran uang itu kemana dibelanjakannya. Hal ini yang menjadi permasalahan ketika stimulus penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional masih sangat rendah realisasinya," kata Bhima.
