Network
Selain itu, ia juga menyoroti banyak pembelanjaan tidak tepat sasaran. Misalnya program insentif kartu pra kerja yang diklaim banyak joki, kemudian insentif belanja kesehatan, keterlambatan untuk melakukan verifikasi data tenaga medis yang di daerah sehingga pencairan lambat dan bermasalah.
Baca Juga: Usai Komentari Anies Baswedan, Mahfud MD Tuai sejumlah Reaksi dari Netizen
Sebagaimana dikabarkan prfmnews.pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul, "Ekonom: Setiap Bayi Baru Lahir di Indonesia Menanggung Utang Pemerintah Rp20,5 juta". Alhasil, jika dilihat urutannya ada yang tidak tersinkronisasi yaitu Kementerian Keuangan diminta mencari utang dengan jumlah besar.
Sementara itu, kemampuan kementerian/lembaga lainnya dalam efektivitas belanja sangat rendah.
Terlebih lagi, belum ada punishment atau hukuman bagi kementerian/lembaga itu, padahal beban semakin besar serta makin menyulitkan pemerintah untuk membayar utang.
Baca Juga: Dalang Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja, Mahfud MD: Mungkin Nanti Ada yang Ditangkap Dekat dengan SBY
"Tapi kok tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu juga penanganan Covid-19, masih empat ribu kasus per hari, kita masih sangat lambat untuk melakukan penanganan," pungkasnya.***(Rizky Perdana/prfmnews)
