Network
POTENSI BISNIS - Gelombang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung setelah disahkannya UU tersebut oleh DPR pada 5 Oktober lalu.
Hal itu menyulut berbagai elemen turun ke jalan melakukan unjuk rasa, di antaranya buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya.
Unjuk rasa tersebut berlangsung mulai dari 6-8 Oktober 2020 lalu hingga berunjung kericuhan di berbagai wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Terkait Komentar 'Culun' Mahfud MD ke Anies Baswedan, inilah Sejumlah Reaksi dari Netizen
Atas peristiwa tersebut sejumlah Guburnur pun turut menerima tuntutan para demonstran dan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang melayangkan surat penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang ikut satu suara.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Selain itu, penolakan terhadap UU Ciptaker ini juga dilakukan oleh Guberur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayinto serta Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang dengan tegas lebih awal minta Jokowi batalkan UU Ciptaker.
Baca Juga: Panduan Lengkap Dapat BLT UMKM: Cara Daftar, Syarat, hingga Pencairan tanpa Biaya
Kemudian Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan dugaan adanya tokoh yang mendalangi pergerakan masyarakat dalam demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
