Network
"Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks, serta tidak berdasar," ucap Ossy pada Jumat 9 Oktober 2020.
Soal sikap Demokrat yang menolak Omnibus Law, Ossy menegaskan itu merupakan hal biasa dalam dunia demokrasi.
Baca Juga: Prabowo Subianto Jadi Rebutan Amerika Serikat dan China, Ada Apa Ya?
"Perlu ada pernyataan pers untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance," kata Ossy.
Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan yang murni menyuarakan penolakan Omnibus Law UU Ciptaker.
"Kalau terus-menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah tumbang lho," cuit Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat ini melalui akun Twitternya, @AndiArief_, Sabtu 10 Oktober 2020.
Baca Juga: Biayai Mahasiswa dalam Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Simak Pengakuanya Eks Ketua DPR RI!
Sementara itu, terkait aksi demo besar menolak UU Cipta Kerja, Demokrat justru sudah mengeluarkan instruksi khusus yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Ketua Umum Demokrat AHY justru memberikan arahan agar tidak ada pengerahan massa kepada para kader dan tetap bersikap tenang, tidak provokotif atas persoalan ini.
Atas hal itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada seluruh kader untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa.***(Ari Nursanti/Pikiran-rakyat.com)
