Network
Seperti dikabarkan Pikiran-Rakyat.com pada artikel berjudul, "Di Tengah Massa Pendemo Omnibus Law, Ridwan Kamil Akui Surati Jokowi dan DPR RI". Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, tuntutan mereka hanya ingin perlindungan terhadap buruh.
Sebelas kluster hanya mengurusi investasi dan perizinan tidak cocok sama perlindungan.
"Sudah ada negara-negara yang gagal menerapkan omnibus law di antaranya Vietnam dan juga Jerman," katanya.
Diakuinya, pihaknya sudah mengawal proses pengusulan omnibus law sejak Februari 2020. Namun mereka tak pernah dilibatkan, adapun pernah menyampaikan aspirasi mereka ke DPR langsung namun ternyata tidak terakomodir hingga akhirnya disahkan tergesa-gesa.
"Harapan kami semacam surat dukungan dari pemerintah Jabar, rekomendasi ke presiden agar meninjau ulang dengan mengeluarkan perppu untuk tunda pelaksanaan atau membatalkan omnibus law. Sebelum presiden tanda tangan dalam waktu 30 hari usai pengesahan DPR," tandasnya.***(Novianti Nurulliah/Pikiran-Rakyat.com)
