Network
POTENSI BISNIS - Penolakan PDIP terhadap kehadiran Presiden Jokowi dalam Rakernas V yang diadakan di Beach City, Ancol, Jakarta Utara pada 24-26 Mei 2024, menjadi sorotan dunia internasional. Ketegangan antara Presiden Indonesia dan mantan partainya kini semakin nyata.
Partai terbesar di Indonesia tersebut telah mengkonfirmasi bahwa Jokowi tidak akan diundang ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dimulai pada hari Jumat, 24 Mei 2024.
Jokowi, yang dulunya adalah kader PDIP, kini telah dianggap tidak lagi menjadi anggota setelah gagal mendukung Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung partainya dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: DOR! Anggun Tertembak Saat akan Bantu Pelarian Ghani, Kakak Nuna Meregang Nyawa, Cinta Tanpa Karena
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa undangan hanya diberikan kepada individu yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
"Mereka yang diundang adalah mereka yang memiliki semangat untuk menegakkan demokrasi dan supremasi hukum... yang berdaulat untuk rakyat," ucapnya.
Sejarah PDIP dan Jokowi
Konflik yang memanas antara Jokowi dan PDIP ini tidak hanya menarik perhatian dalam negeri, tetapi juga dunia internasional.
Media Singapura, Channel News Asia (CNA), mengupas kembali sejarah hubungan antara Jokowi dan PDIP yang dulunya harmonis.
Pemilu 2024 menjadi titik puncak keretakan hubungan antara PDIP dan Jokowi. Terlebih lagi, putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, juga berpihak ke kubu lawan.
Baca Juga: Kebahagiaan Hidup Pengaruhi Kondisi Kesehatan Seseorang, Psikolog Ungkap Lima Tipsnya
"Menggambarkan pemilu sebagai yang paling 'brutal' dalam sejarah demokrasi Indonesia, Hasto mengatakan masa kampanye ditandai dengan berbagai bentuk kecurangan. Dimulai dengan manipulasi hukum, yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo," ujar CNA, Kamis 23 Mei 2024.
Pencalonan Gibran terjadi berkat keputusan kontroversial MK, yang dipimpin oleh paman Gibran, Anwar Usman.
Sebelumnya, undang-undang pemilu Indonesia mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun.
Namun, MK mengubah klausul ini, sehingga memungkinkan kandidat yang sudah terpilih sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri dalam Pilpres tanpa batasan usia.
Keputusan tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun, yang telah terpilih sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah.
Putusan ini dinilai sebagai langkah yang memuluskan jalan anak Jokowi menuju kontestasi politik tertinggi di Indonesia.
Pengamat politik mencatat bahwa sejak itu, hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai memburuk.
"Dukungan diam-diam Jokowi terhadap Prabowo Subianto selama kampanye Pilpres semakin membuat marah PDIP, dengan banyak kritikus presiden menuduh dia dan pendukungnya menyalahgunakan lembaga pemerintah dan program bantuan sosial yang disponsori negara untuk menguntungkan Prabowo," tutur CNA.
Akhir Kisah Manis Pengusaha Mebel dan Partai Banteng
CNA juga menyoroti betapa manisnya hubungan Jokowi dan PDIP sebelum Pilpres 2024. Jokowi didukung PDIP sejak awal karier politiknya sebagai Wali Kota Solo, kemudian menjadi Gubernur Jakarta pada 2012.
"Dengan dukungan PDIP, Jokowi yang tidak berasal dari latar belakang elite militer dan bisnis tradisional para pemimpin politik, mencapai puncak karier politiknya dengan memenangkan pemilihan presiden dua kali pada tahun 2014 dan 2019.
Dalam kedua pemilihan, mantan pengusaha mebel itu mengalahkan Prabowo dua kali dengan dukungan kuat dari mesin partai PDIP," kata CNA.
"Namun, perpecahan total antara presiden dan PDIP dikonfirmasi ketika partai mengumumkan bulan lalu bahwa Jokowi dan Gibran tidak lagi menjadi anggota," tambahnya.
Kepala Divisi Etika PDIP, Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka tidak dikeluarkan dari partai, tetapi keanggotaan mereka berakhir ketika mereka memutuskan untuk tidak mendukung Ganjar Pranowo.
"Mereka memutuskan untuk berada di sisi yang berlawanan," ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari CNA.
Komarudin Watubun menambahkan bahwa apapun yang terjadi, Jokowi telah mencapai puncak karirnya dengan menjadi presiden dua kali.
PDIP pun ingin mempertahankan kehormatannya sebagai pemimpin bangsa. Sebelum keanggotaan Jokowi dan Gibran berakhir, PDIP juga memecat menantu Jokowi, Bobby Nasution, pada November 2023.
Bobby, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan, secara resmi bergabung dengan Gerindra pada awal pekan ini.
Pria berusia 32 tahun itu diperkirakan akan bersaing dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara dengan dukungan Gerindra.***
