Network
POTENSI BISNIS - Pemekaran wilayah yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat masih terkendala moratorium oleh Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat.
Hingga saat ini, total terdapat delapan calon daerah otonomi baru (DOB) berbentuk kabupaten yang diusulkan Pemerintah Jawa Barat sejak 2020.
Di antaranya Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan dan Garut Utara.
Baca Juga: Cek Harga Tarif Hotel Sekitaran Sikuit MotoGP Mandalika 2022, Gubernur Minta Pengusaha Jangan Ugal-ugalan
"Tujuan dari rencana pemekaran wilayah kabupaten Tasikmalaya Selatan tidak lain untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sadar Muslihat.
"Namun, terwujudnya pemekaran suatu wilayah masih terkendala moratorium yan belum dicabut oleh (Pemerintah) pusat," sambungnya, dikutip dari ANTARA.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangi surat persetujuan bersama, antara Pemprov Jabar dan DPRD Jabar terkait usulan pembentukan tiga calon DOB, yakni kabupaten Sukabumi Utara, Garut Selatan, dan Bogor Barat.
Sadar Muslihat juga mengatakan, sudah melakukan kunjungan kerja dan peninjauan ke Kecematan Karanunggal, Kabupaten Tasikmalaya, demi meninjau rencana persiapan pembentukan calon DOB tersebut.
Baca Juga: Mengapa Tanaman Hias Aglonema Lambat Bertunas? Hindari 5 Faktor Penyebab Ini
"InsyaAllah, apa yang menjadi aspirasi masyarakat Tasikmalaya Selatan, kami dari DPRD Jabar bersama Gubernur akan memperkuat dan mengantarkan keinginan masyarakat ini, terlepas moratorium dari pemerintah pusat," ucapnya.
Oleh sebab itu, dala upaya mempersiapkan pembentukan calon daerah persaipan DOB itu, ia mengatakan harus dilakukan pembenahan secara maksimal.
Pembenahan itu, dilakukan baik dari sisi administrasi maupun dari sisi persyaratan yang lainnya, karena masyarakat harus diarahkan untuk mempercepat proses persyaratan secara matang.
Semua fraksi DPRD Jabar juga sudah sepaham dan sepakat terkait upaya pemearan Kabupaten Tasikmalaya Selatan.
Baca Juga: Terkait Aturan JHT, Menaker Dapat Arahan dari Presiden Jokowi
"Tinggal bagaimana menyelaraskan persepsi bersama masyarakat di sana. Kemarin, kami sudah diskusi dengan para pakar, kalau masih ada kurang-kurangnya, silakan dilengkapi agar nanti pada waktu syarat-syaratnya sudah terpenuhi," kata dia.
Pihaknya berharap masyarakat di calon daerah persiapan BOD mendukung penuh rencana pemekaran wilayahnya.
"Sehingga, saat kebijakan moratorium ini sudah dihapuskan oleh pemerintah pusat, darah persiapan ini juga sudah siap dengan persyaratannya," kata dia.***
