Network
POTENSI BISNIS - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, jika karyawan BUMN mengetahui ada indikasi krupsi, lapor kepada dirinya.
Hal tersebut menyusul Kementerian BUMN mendukung penuh, dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Perum Perindo.
Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) pada 2016-2019 diharapkan bisa segera tuntas.
Baca Juga: Erick Thohir Jamin Ketersediaan Tabung Oksigen di Sejumlah Rumah Sakit
"Kalau ada karyawan BUMN yang mengetahui indikasi korupsi, lapor saya! Saya tegas, tidak mentoleransi dan tidak kompromi terhadap praktik korupsi di lingkungan BUMN," ujarnya.
Atas pernyataan tersebut, politisi Demokrat Yan Harahap menanggapinya lewat cuitan di akun Twitter pribadi @YanHarahap.
Menurut Yan Harahap agak lucu kalau Ercik minta lapor (jika ada indikasi korupsi di BUMN).
Baca Juga: Prediksi Bali United vs Persik Kediri: Laga Pembuka BRI Liga 1 2021-2022, Saksikan di Indosiar
"Agak ‘lucu’ juga dia minta dilapor, Lha, wong mantan koruptor aja Anda kasih jabatan Komisaris di BUMN," cuit Yan Harahap dikutip potensibisnis.com pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Demi citra perusahaan BUMN itu bisa kembali positif. Erick Thohir pun menjelaskan, sejak menjadi Menteri BUMN, dirinya terus menekankan pentingnya core velue Akhlak di Kementerian dan seluruh perusahaan BUMN.
Baca Juga: CEK FAKTA: Dikabarkan Epy Kusnandar 'Preman Pensiun' Pindah Agama, Ini Penjelasannya
"Kasus Perum Perindo merupakan kasus lama, sebelum saya menjabat. Karena itu saya mendorong semaksimal mungkin agar kasus ini tuntas dan direksi-direksi yang mengetahui terlibat, siap mempertanggungjawabkan," kata Erick Thohir dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Erick juga terus melibatkan lembaga pengawasan keuangan pemerintah, seperti BPKP, BPK dan Kejaksaan Agung serta KPK untuk memberikan edukasi dan pengawasan keuangan negara.
"Kasus Perum Perindo di tahun 2017 diharapkan bisa selesai secepatnya. Hal itu penting bagi Perum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga mensejahterakan nelayan kita," tambah dia.
Pihak Kejagung menjelaskan kasus ini terjadi pada 2017 ketika perusahaan menerbitkan medium term notes (MTN) atau utang jangka menengah untuk mendapatkan dana dari jualan prospek penangkapan ikan. Saat itu berhasil dikumpulkan Rp 200 miliar.
Dana hasil MTN itu digunakan untuk modal kerja perdagangan dan menimbulkan masalah kontrol transaksi yang lemah.
Transaksi terus berjalan, meskipun mitra Perum Perindo yang terlibat terindikasi kredit macet.
Kontrol lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati menjadikan perdagangan mengalami keterlambatan perputaran modal.
Sehingga menjadi piutang macet dengan total nilai sebesar Rp 181.196.173.783.
Di tempat lain, Erick Thohir juga menyampaikan soal pengangkatan Emir Moeis (mantan koruptor) menjadi komisaris PT Pupuk Inskandar Muda.
Keputusan tersebut menuai protes dari berbagai kalangan. Erick beberkan alasannya soal pengangkatan mantan koruptor menjabat komisari dalam kanal YouTube CUHAT Bang Denny Sumargo.
"Saya rasa begini, kita hidup tidak sempurna. Kita bekerja tidak sempurna. Setiap orang harus diberi kesempatan. Tapi dengan sistem-sistem yang baik," kata Erick.***
