Aksi Pencegahan Korupsi, Luhut Sebut OTT Buahnya Tak Seperti yang Kita Harapkan

- 13 April 2021, 19:41 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi diluncurkannya Stranas PK sehingga ada sinergi antara KPK dengan pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi diluncurkannya Stranas PK sehingga ada sinergi antara KPK dengan pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi. /Instagram.com/luhut.pandjaitan/

"Jangan biarkan orang terjerumus, kalau masih bisa kita ingatkan. Pengalaman saya sekarang hampir 7 tahun di kabinet ini, saya lihat memang pencegahan ini baru akhir-akhir ini semakin baik dan itu menurut saya hal ini sangat penting, tidak sekedar OTT," tutur Luhut.

Menurutnya, banyaknya kasus korupsi di Indonesia juga karena ada kesalahan pemerintah.

"Misalnya kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung banyak yang bisa bisa kita hemat sebenarnya kalau dari perencanaan sudah KPK ikut terlibat," ungkap Luhut.

Contoh lain adalah upaya perbaikan sistem di Pelabuhan Batam menggunakan "National Single Window".

"'Cost' pelabuhan kita 23 persen sekian, sedangkan di pelabuhan lain 13 persen sekian, jadi inefisiensi kita lebih dari 10 persen, nah sekarang dengan digitalisasi (dapat dikurangi), ini semua peran kita, termasuk dengan KPK," tambah Luhut.

Luhut menyebut KPK adalah lembaga yang super sakti.

"KPK ini super sakti, jadi sebenarnya kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahannya akan banyak, akan bisa menurunkan korupsi, tapi kalau hanya sekadar penindakan terus tanpa pencegahan saya pikir juga tidak akan arif. Sekarang saya lihat pimpinan KPK banyak mendorong pencegahan dan saya sangat apresiasi tentang itu," jelas Luhut.

Luhut berharap agar KPK memberi peringatan dulu sebelum bertindak, jangan dibiarkan ketika melakukan kesalahan.

"Saya kira peran KPK harus maju, seperti penanganan pelabuhan tadi ikan yang ada di penangkapan ikan di lumbung ikan nasional akan kita jalankan, lalu soal kereta api cepat, banyak sekali mega projek yang ada di republik ini sedang berjalan yang perlu pencegahan agar tidak terjadi bahan korupsi ke depan," tambah Luhut.

Luhut kembali memberi contoh bagaimana pengadaan barang dapat dihemat dengan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Halaman:

Editor: Pipin L Hakim

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x