Yang kedua, lanjutnya, kasusnya karena terkait bansos yang menurutnya sedikit melukai hati pihak-pihak yang sedang berjuang membereskan Covid-19.
"Ketiga, saya tidak mau terlalu dalam karena materinya kan ada di KPK, saya juga kurang paham bagaimananya tapi mudah-mudahan situasi bisa lebih terkendali," ujarnya.
Terakhir, kata dia, kepada ASN dan masyarakat di KBB untuk tetap tenang.
Karena sistem politik pemerintahan di Indonesia sudah ada backup, sehingga tidak mengurangi pelayanan publik maupun pengambilan keputusan.
Selanjutnya terkait dengan kepemimpinan, Ridwan Kamil mengatakan, biasanya dilimpahkan pada PLT dan biasanya pada wakil bupati.
Terkait kasus tersebut, Ridwan Kamil mengimbau kepada kepala daerah untuk fokus kepada manajemen guna mensukseskan pemulihan ekonomi dan pandemi.
"Jangan tergoda dan ikut-ikutan turun ke teknis yang di mana ada anggaran-anggaran yang nanti akhirnya terpeleset dan akhirnya salah keputusan, itu yang terjadi. Harusnya fokus di tataran kebijakan saja, pada saat terlalu ke teknis maka disitulah terjadi satu atau dua pelanggaran," lanjutnya.***