Network
POTENSI BISNIS - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bersama tim kuasa hukumnya datang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menggugat sejumlah politisi yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, minggu lalu.
Sebagaimana dilansir PotensiBisnis.com dari ANTARA, Sejumlah pihak tergugat tersebut diyakini telah melanggar aturan perundang - undangan Republik Indonesia.
Adapun jumlah pihak tergugat mencapai 10 orang. Akan tetapi,belum disebutkan secara detail terkait daftar nama pihak tergugat.
Baca Juga: Trending #CopotNadiem, Ada Apa dengan Nadiem Makariem?
“Kami datang ke pengadilan dengan harapan semoga pengadilan bisa menjadi benteng terakhir bagi kami memperjuangkan keadilan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sini, kami mencari keadilan,” ujar Herzaky Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.
Saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Jumat, Herzaky menjelaskan bahwa para tergugat itu diyakini telah melanggar (AD/ART) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kongres Partai Demokrat Kelima, dan telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat.
Selain itu, terdapat juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2/2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
“Sangat jelas mereka melanggar UU Parpol, salah satunya Pasal 26, bahwa kader yg telah diberhentikan atau dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun membentuk partai politik lagi yang sama dengan yang mereka dipecat. Itu salah satu pasal saja yang kami sebutkan, tapi ada pasal-pasal lain yang juga kami sampaikan dalam gugatan ini,” kata Herzaky didampingi beberapa anggota tim kuasa hukum Partai Demokrat.
