Network
"Harus diputus mata rantainya, kalau diyakini salah satu sebab korupsi itu adalah dominasi orang-orang partai," kata dia menambahkan.
Dia mendesak pemerintah memberikan punishment alias hukuman kepada parpol yang kadernya melakukan tindak pidana korupsi.
Kemunculan koruptor di tengah-tengah kabinet yang dibentuk dari kader-kader parpol, menutur dia, menunjukkan adanya persoalan saat pemilihan calon menteri.
"Sama saja partai itu menyetor barang busuk kepada Presiden Jokowi atau Presiden Jokowinya yang tidak berhasil merangkul orang terbaik sehingga masih ada yang korupsi," ujarnya.
Mantan komisaris Jasa Marga dan PT Pelindo I ini mengatakan kalau rekam jejak seseorang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memilih anggota kabinet.
"Sebagai contoh, misalnya menteri pada kabinet Jilid I kan sudah ketahuan track record sebelumnya, isu-isu yang mengiringinya, sebagaimana dalam kasus Akil Mochtar," ucap Refly.
Ia menuduh kabinet kali ini lebih menitikberatkan pemilihan menteri pada power sharing alias pembagian kekuasaan di antara partai-partai politik.
"Dan kebetulan, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap inner circle kekuasaan partai-partai politik," kata Refly menjelaskan.
"Harusnya tidak bisa begitu. Jangan korbankan rakyat dalam rekrutmen para menteri, apalagi Edhy Prabowo ternyata bawa Rp750 juta, belanja di Amerika Serikat. Saya kira sangat hedonistik sekali," ujarnya tegas.***pikiran-rakyat.com/Mahbub Ridhoo Maulaa
