Network
POTENSIBISNIS - Pakar hukum tata negara, Refly Harun memiliki pandangan terkait kursi kosong jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo.
Baru-baru ini sang menteri ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu 25 November 2020.
Penangkapan Edhy Prabowo yang baru setahun menjabat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Susi Pudjiastuti, menyedot perhatian publik.
Baca Juga: Ayub Basalamah Kembali Terpilih Ketua Apjati, Presiden Jokowi: Harus Terlibat dan Bersinergi
Refly Harun merasa tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menunjukkan persoalan di dalam pemilihan anggota kabinet.
Tak hanya itu, Refly Harun pun menyoroti isu yang menyebut pengganti Edhy Prabowo akan kembali berasal dari Partai Gerindra.
"Jadi, kalau kita melihat korupsi itu sebagai extraordinary crimes, ya harusnya jangan dari Gerindra lagi," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu 29 November 2020.
Baca Juga: Perdagangan Korea Utara dengan Tiongkok Merosot 70 Persen Efek Pandemi Covid-19
Dikutip PotensiBisnis.com dari berita "Soal Edhy Prabowo, Refly Harun: Parpol Setor Barang Busuk atau Jokowi Gagal Cari Orang Terbaik?", dia menilai, Presiden Jokowi harus berani memutus mata rantai korupsi.
"Harus diputus mata rantainya, kalau diyakini salah satu sebab korupsi itu adalah dominasi orang-orang partai," kata dia menambahkan.
Dia mendesak pemerintah memberikan punishment alias hukuman kepada parpol yang kadernya melakukan tindak pidana korupsi.
Kemunculan koruptor di tengah-tengah kabinet yang dibentuk dari kader-kader parpol, menutur dia, menunjukkan adanya persoalan saat pemilihan calon menteri.
"Sama saja partai itu menyetor barang busuk kepada Presiden Jokowi atau Presiden Jokowinya yang tidak berhasil merangkul orang terbaik sehingga masih ada yang korupsi," ujarnya.
Mantan komisaris Jasa Marga dan PT Pelindo I ini mengatakan kalau rekam jejak seseorang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memilih anggota kabinet.
"Sebagai contoh, misalnya menteri pada kabinet Jilid I kan sudah ketahuan track record sebelumnya, isu-isu yang mengiringinya, sebagaimana dalam kasus Akil Mochtar," ucap Refly.
Ia menuduh kabinet kali ini lebih menitikberatkan pemilihan menteri pada power sharing alias pembagian kekuasaan di antara partai-partai politik.
"Dan kebetulan, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap inner circle kekuasaan partai-partai politik," kata Refly menjelaskan.
"Harusnya tidak bisa begitu. Jangan korbankan rakyat dalam rekrutmen para menteri, apalagi Edhy Prabowo ternyata bawa Rp750 juta, belanja di Amerika Serikat. Saya kira sangat hedonistik sekali," ujarnya tegas.***pikiran-rakyat.com/Mahbub Ridhoo Maulaa
