POTENSI BISNIS - Rancangan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu menjadi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Hal itu mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan buruh, mahasiswa dan masyarakat lainnya yang menyuarakan tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan melakukan unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia.
Bahkan hingga saat ini gelombang penolakan terus masih berlangsung. Sementara itu unjuk rasa yang berlangsung dari 6-8 Oktober, sebagian Gubernur pun menerima para demonstran dan memenuhi tuntutan mereka dengan mengirimi surat kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ada Keinginan untuk Berinvestasi Sejak Muda? Berikut Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana bagi Pemula
Di antaranya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa.
Hingga kabar Ketua DPR Puan Maharani melayangkan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencopotan Arief Hidayat Thamrin sebagai Dewan Pengawas (Dewas) TVRI.
Surat tersebut merupakan hasil keputusan akhir pada rapat internal Komisi I DPR RI pada 1 Oktober lalu. Nomor Surat: 74/Kom.1/MP.I/X/2020 perihal pemberhentian Arief Hidayat sebagai Anggota Dewas LPP TVRI periode 2013-2022.
Baca Juga: Presiden KSPI: Demo Buruh Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja akan Semakin Besar
Kutipan artikel di atas merupakan dua dari lima kabar populer di kalangan pembaca PotensiBisnis.com pada Kamis 15 Oktober yang kemabli dirangkum sebagai berikut:
1. Jokowi Mohon Seluruh Gubernur Sepakati UU Cipta Kerja, Diluar Dugaan Ridwan Kamil Jawab Begini
Setelah sebagian Gubernur melayangkan surat kepada Presiden Jokowi perihal tuntutan para pendemo yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Presiden Jokowi pun melaksanakan rapat secara virtual bersama seluruh gubernur pada Jumat 9 Oktober.
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta dukungan pada gubernur untuk membantu pemerintah pusat menjelaskan Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada masyarakat di wilayahnya.
Baca Selengkapnya: Jokowi Mohon Seluruh Gubernur Sepakati UU Cipta Kerja, Diluar Dugaan Ridwan Kamil Jawab Begini
2. Petinggi KAMI Milik Gatot Nurmantyo Diringkus Polisi, Brigjen Awi: Kalau Membaca Wa nya Ngeri
Selanjutnya peristiwa penangkapan 8 petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh pihak Kepolisian yang diduga terdapat unsur provokatif.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono menjelaskan, bahwa ditemukan skema ujaran kebencian dalam penangkapan para petinggi organisasi besutan Gatot Nurmantyo (KAMI) itu.
"Pada Intinya, hal itu terkait dengan penghasutan sama ujaran kebencian berdasarkan Sara," kata Awi di Gedung Bareskrim pada Selasa 13 Oktober 2020.
Baca Selengkapnya: Petinggi KAMI Milik Gatot Nurmantyo Diringkus Polisi, Brigjen Awi: Kalau Membaca Wa nya Ngeri
3. Mahfud MD Ungkap Sumber yang Sebut SBY dan AHY Dalang Demo Besar Tolak UU Omnibus Law
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab apa yang diinginkan oleh petinggi Demokrat, Andi Arief.
Sang Menteri secara tegas tak ada dari jajaran pemerintahan Presiden Jokowi yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono ada di balik aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Ia menyebutkan jika tudingan-tudingan itu muncul dari media sosial yang dinilainya tidak jelas.
Baca Selengkapnya: Mahfud MD Ungkap Sumber yang Sebut SBY dan AHY Dalang Demo Besar Tolak UU Omnibus Law
4. Ketua DPR RI Puan Maharani Bersurat ke Presiden Minta Arief Hidayat Thamrin Dicopot dari Dewas TVRI
Selanjutnya, melalui surat hasil keputusan akhir rapat Komisi I DPR RI, dengan Nomor: 74/Kom.I/MP.I/X/2020 perihal pemberhentian Arief Hidayat Thamrin dari jabatan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI periode 2017-2022.
Ketua DPR Puan Maharani meminta Presiden Jokowi memberhentikan Arief berdasarkan keputusan surat tersebut.
Hal ini, terkait Arief Hidayat yang sebelumnya pernah mengirimkan surat pembelajaran secara tertulis kepada DPR.
Baca Selengkapnya: Ketua DPR RI Puan Maharani Bersurat ke Presiden Minta Arief Hidayat Thamrin Dicopot dari Dewas TVRI
5. Akhirnya 'Ngaku', Inilah Tokoh yang Bayar Sebagian Pendemo Undang Undang Omnibus Law, Bukan SBY
Soal tudingan yang ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono atas dalang dari gelombang unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Namun ternyata bukan dirinya.
Ketua DPR di era SBY, Marzuki Alie justru terang-terangan bahwa dirinya yang membiayai demonstran dengan memberikan sejumlah uang kepada para mahasiswa yang ikut serta turun ke jalan menyuarakan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Ia mendukung seluruh mahasiswa untuk menyuarakan keadilan dan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan sebelumnya oleh DPR pada 5 Oktober lalu pada paripurna.
Baca Selengkapnya: Akhirnya 'Ngaku', Inilah Tokoh yang Bayar Sebagian Pendemo Undang Undang Omnibus Law, Bukan SBY.***