POTENSI BISNIS - Politisi Partai Demokrat Yan Harahap sebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan wariskan utang lebih dari Rp10 ribu triliun.
Hal tersebut disampaikan Yan Harahap lewat unggahannya di Twitter menanggapi berita yang berjudul, "Bangkrut, Blacklist dan Deret Ancaman Tumpukan Utang RI" dari satu di antara media online.
Bank Indonesia (BI) menyampaikan kondisi utang luar negeri Indonesia sedang tidak baik-baik saja beberapa waktu lalu.
Baca Juga: BI Laporkan Utang Luar Negeri Indonesia Mencapai Rp5.935 triliun per-April 2021
BI mencatatkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2021 mencapai 418 miliar dolar AS mendekati Rp6.000 triliun, yakni Rp5.935 triliun.
"Presiden @jokowi diperkirakan bakal wariskan utang lebih dari Rp10 ribu triliun di akhir kepemimpinannya. Itu kalau 2 periode," kata Yan Harahap dikutip dari Twitter pribadinya @YanHarahap pada Jumat, 25 Juni 2021.
"Bayangkan kalau sampai 3 periode. Bayangkan," sambungnya.
Baca Juga: Indonesia Utang Lagi Rp10 Triliun, Disejutui Kemenkeu untuk Dua Kapal Tanker TNI AU
Baca Juga: Apakah Ekonom Senior Bisa Dipolisikan Lantaran Ramal Jokowi Wariskan Utang Rp 10 Ribu Triliun
Baca Juga: Meski Nanti Sudah Menikahi Lesti Kejora , Rizky Billar: Tanggungan Saya Bukan Hanya Dedek
Sebelumnya, diberitakan Pikiran-Rakyat.com Pertumbuhan ULN ini naik 4,8 persen (yoy), namun lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu mencapai 7,2 persen (yoy).
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan posisi ULN Pemerintah dan ULN Swasta, dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.
Ia menjelaskan ULN Pemerintah pada April 2021 mencapai 206 miliar dolar AS yakni setara Rp2.925 triliun.
Atau tumbuh 8,6 persen (yoy) dan melambat dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2021 sebesar 12,6 persen (yoy).
Menurut dia, pertumbuhan ULN Pemerintah pada April 2021 terjadi seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri.
Pinjaman tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, di antaranya program inklusi keuangan.
Selain itu, ia mengatakan sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga, mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
ULN yang saat ini ditanggung oleh Pemerintah rupanya juga digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
“ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Erwin.
Saat ini ULN itu mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mencapai 17,7 persen dari total ULN Pemerintah, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,1 persen, jasa pendidikan 16,3 persen, konstruksi 15,3 perse, serta jasa keuangan dan asuransi 12,8 persen.
“Posisi ULN Pemerintah di bulan April 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” ujar Erwin.
Sementara itu ULN swasta pada April 2021 tercatat 209 miliar dolar AS setara Rp2.967 triliun atau tumbuh 1,2 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,6 persen (yoy).
“Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi semakin dalam pada April 2021 sebesar 8,8 persen (yoy) dari kontraksi 6,6 persen (yoy) pada bulan sebelumnya,” kata Erwin.
Selain itu, Erwin menambahkan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan juga mengalami perlambatan menjadi sebesar 4,3 persen (yoy) dari 5,3 persen (yoy) pada Maret 2021.
Sebagian besar ULN swasta ini menurut Erwin, juga didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,4 persen terhadap keseluruhan total ULN swasta, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.
Berdasarkan sektor, ULN swasta terbesar berasal dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa 77,2 persen dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan, yang tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kisaran 37,9 persen, menurun dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,1 persen.
Untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Terutama ULN berjangka panjang yang mencapai 89,2 persen dari total ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.***