POTENSI BISNIS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset hasil sitaan senilai Rp55 Milyar kepada TNI AL.
Aset tersebut adalah barang rampasan kasus korupsi, berupa tanah dan bangunan senilai Rp55.823.297.000.
Penyerahan barang rampasan hasil korupsi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri kepada TNI Angkatan Laut.
Baca Juga: Gunakan 4.800 Kg Garam, Tim TMC Cegah Hujan di Jabodetabek
Penyertaan tersebut melalui Kementerian Pertahanan dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.
Aset tersebut hasil sitaan KPK dari perkara tindak pidana korupsi pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin.
"Serah terima terkait dengan aset rampasan ini kami lakukan sebagai bentuk pengembalian dan pengelolaan barang rampasan negara," kata Firli dikutip dari PMJNews.
Baca Juga: 1 Tahun Portal Jember Group: Resmikan Inkubator Kemandirian Ekonomi dan Buku Mediapreneur Meluncur
"Yang kami KPK peroleh dari penindakan tindak pidana korupsi,” lanjutnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan serah terima aset itu merupakan bentuk pengelolaan barang rampasan negara dari hasil penindakan.
Firli mengatakan bahwa KPK akan selalu berkomitmen dalam pengelolaan aset rampasan negara.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan supaya seluruh aset yang ada bisa dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
“Penyerahan aset negara ini dilakukan agar nantinya dapat dimanfaatkan oleh negara demi kepentingan rakyat kedepannya, tentunya melalui TNI Angkatan Laut selaku penjaga kedaulatan negara,” katanya.
Hasil dari rampasan yang bernilai puluhan miliar tersebut berupa sebidang tanah dengan luas 2.100 meter.
Serta bangunan sekitar 2.400 meter yang berada di Kelurahan Manyar, Sabrangan, Surabaya Jawa Timur.
Penyerahan hasil rampan tersebut diterima langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margo.
Selain Firli, hadir juga tiga pimpinan KPK lain, yakni Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.
Selanjutnya dari Kementerian Keuangan hadir Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Purnama T Sianturi.
Selain itu juga ada perwakilan Kementerian Pertanian hadir Kepala Badan Sarana Pertahanan Marsda TNI Yusuf Jauhari.***