POTENSIBISNIS.COM - Keinginan publik KPK mengusut lebih jauh, didasari atas terkuaknya kasus korupsi dana Bansos Covid-19 yang diduga dilakukan kader PDIP, Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial saat itu yang terjaring OTT KPK dan diketahui melibatkan sejumlah nama.
Hal itulah dikatakan Politisi Partai Demokrat, Benediktus Kabur Harman atau Benny K Harman menyita banyak perhatian publik.
Hal itu lantaran terduga keruptor adalah pejabat negara dari partai penguasa pemenang pemilu.
Baca Juga: Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko Minta yang Tersinggung Tidak Laporkan Pandji ke Polisi
Namun, Benny K Harman mengaku kecewa lantaran, setiap siapa saja yang mengkritisi tentang hal itu, kerap dinilai sebagai yang bertentangan dengan pemerintah.
Debut dia, beredarnya tudingan atas kelompok antikorupsi yang memiliki kepedulian dan menyuarakan pemberantasan korupsi "dogoreng" memiliki kepentingan, kadrun, hingga anti-pancasila.
Apalagi saat ada desakan agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah nama yang diisukan atau diduga ikut menerima manisnya dana hasil korupsi bansos yang seharusnya disalurkan untuk meredakan kesulitan masyarakat terdampak.
Terlebih program bansos tidak hanya persoalan Program Keluarga Harapan, namun juga hingga persoalan difabel yang saat ini sedang ramai dibahas.
Baca Juga: Mendadak, Kader PDIP Pertanyakan Rizik Sihab Tidak Mati Duluan, ke Habib Rizieq?
"Kelompok yang menyuarakan pentingnya berantas korupsi acapkali dituduh dan dicap sebagai sikap intoleran."
"Apalagi kalo mendesak KPK periksa nama-nama orang yang diduga kuat terlibat dan mendapat bagian dari korupsi dana Bansos, pasti dituduh dan dicap kadrun dan anti pancasila. Liberte!" kata Benny Harman seperti dikutip dari akun Twitternya, Minggu, 24 Januari 2021.
Bukan hanya soal dugaan bansos pada Juliari Batubara saja, Benny Harman sendiri dikenal cukup aktif menyoroti isu perihal dana bansos.
Pada Selasa, 19 Januari 2021 lalu, Benny Harman sempat meminta Menteri Sosial saat ini, Tri Rismaharini bisa menjelaskan terkait isu penerima bansos fiktif.
"Mensos Ibu Risma yang terhormat. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK," kata Benny Harman.
Benny Harman juga mengingatkan bahwa praktik korupsi bisa menjadi jalan dari kemungkinan seorang pemimpin diprotes untuk diturunkan.
"Kalau tidak, ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana. Liberte!" kata Benny K Harman.
Selain politisi, pengamat politik pun ikut menyoroti korupsi bansos, terlebih adanya tagar #TangkapMadam memuncaki jajaran trending di Twitter dalam beberapa hari ini. Tagar ini jadi sorotan Rocky Gerung dan Haikal Hassan.
Diduga, tagar itu terkait dengan dugaan korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang menjerat kader PDIP, Juliari Peter Batubara.
Tagar #TangkapMadam ini ternyata dinilai netizen tak akan bisa mengusut mengusut “Madam Bansos” yang dimaksud dalam tagar tersebut.
Melihat Tagar #TangkapMadam, pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, mengklaim KPK tak akan melakukan pengembangan kasus, melainkan akan melakukan pendalaman kasus.
“Pendalaman itu yang memang ditunggu publik, supaya lengkap lah. Kan nanti masih ada paling nggak tiga empat kursi di samping kursi Madam Bansos kan. Ini kan baru satu kursi yang diperlihatkan. Jadi tim pemburu koruptor dibikin oleh KPK itu,” ujar Rocky Gerung dalam pernyataannya, seperti dikutip dari kanal YouTube miliknya.
Dirinya berharap keadilan mendahului keraguan KPK untuk mengusut siapa Madam Bansos tersebut.
“Bisa juga sebetulnya KPK itu menunggu reaksi yang lebih masif dari masyarakat. Supaya dia mendapat energi tambahan, terutama dari pers, Oleh karena itu, kita harus dorong terus isu ini supaya KPK dapat tambahan amunisi,” paparnya.
Jelas Rocky Gerung, sinisme publik yang menyebut KPK tidak akan mampu mengungkap pusat kekuasaan Madam Bansos ini sebenarnya menunjukkan publik sangat ingin sang madam diusut tuntas.
Lebih lanjut, Rocky Gerung pun menilai masyarakat saat ini telah memiliki pemikiran yang jernih dan paham akan situasi yang terjadi.
Menurut Rocky, dalam menyikapi kasus korupsi bansos ini, DPR harus menggunakan pikiran yang jernih dan masuk akal.
“DPR cobalah pake otak sedikit, supaya KPK tidak ragu untuk melakukan fungsinya. Kalau DPR kasih pikiran jernih hari ini, KPK dengan gagah berani akan langsung membentuk ghost buster atau tim pemburu koruptor,” paparnya.***