POTENSIBISNIS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan.
Hal tersebut disampaikan, saat Jokowi menanggapi peristiwa yang terjadi di tanah air dalam beberapa pekan terakhir ini.
Mulai dari peristiwa tewasnya 4 orang warga di Sini dan 6 orang anggota 'Laskar Khusus' Front Pembela Islam (FPI)
Baca Juga: Sakit Tenggorokan dan Menggigil Bisa Jadi Gejala Covid-19, Hati-hati Kenali Sejak Dini
"Ini perlu saya tegaskan, bahwa negera kita Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? yakni melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara," kata Jokowi dalam keterangan persnya pada Minggu 13 Desember 2020.
Menurutnya, menegakkan hukum secara adil merupakan kewajiban bagi para penegak hukum.
Aparat hukum yang bertugas juga harus dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya.
Baca Juga: Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini: Alasan Berat Nino Tak Bisa Ceraikan Elsa, Karena Ini
Jokowi menegaskan juga, tidak boleh ada masyarakat yang semena-semena dapat melanggar hukun dan merugikan masyarakat.
Atas dasar hal itu, Presiden menyampaikan pesan, aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan pengakkan.
Meski begitu, Jokowi pun mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengikuti aturan
hukum, yakni melindungi hak asasi manusia (HAM) dan menggunakan kewenangannya secara wajara dan terukut dalam menjalankan tugas.
Baca Juga: Vaksin Corona Sinovac Belum Bisa Didistribusikan Hingga Tahun Depan, Ini Alasannya
Komitmen Penegakkan HAM
"Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta bisa diterima dunia internasional," ujar Jokowi.
Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan.
Sementara itu di tengah pandemi saat ini, kata Jokowi, bahwa seluruh pihak harus terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, dan memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak.
Bersamaan dengan itu, kita juga harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk upaya pemenuhan hak asasi masyarakat.
"Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat, pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," ucapnya.
Pembangunan infrastruktur, Presiden melanjutkan, juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
Demikian halnya dengan pembangunan sumber daya manusia yang berjalan dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.
"Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM, yang terus aktif berperan dalam meningkatkan kesadaran HAM di tengah masyarakat.
Presiden pun mengajak seluruh pihak untuk turut berperan aktif dalam menghormati hak-hak dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak pihak lain.
"Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju," tandasnya.***