Network
POTENSIBISNIS - Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta menyampaikan, enam arah kebijakan pembiayaan investasi untuk tahun depan yang nilainya sebesar Rp184,45 triliun.
Hal tersebut, selain untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), insvestasi tahun depan juga digunakan sebagai pendukung akselerasi pembangunan insfrastruktur yang tetap menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Investasi 2021 itu, untuk mendorong penguatan kualitas SDM, sehingga berdaya saing dan memenuhi keadilan antar generasi," kata Isa dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, pada Senin 16 November 2020.
Baca Juga: Solusi Makan, Belanja, dan Transportasi dari Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini
Isa menuturkan, akselerasi pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana transportasi pariwisata serta ketahanan energi.
"Ini juga mungkin ada insfrastruktur untuk kemandirian alutsista dan tentu meningkatkan daya saing investasi dari keseluruhan," ujarnya Isa.
Bahkan Isa menjelaskan, hal yang termasuk dalam rencana untuk akseleeasi tersebut ialah PMN bagi PT PLN Rp5 triliun, Hutama Karya Rp6,20 triliun, PT PAL Rp1,3 triliun, Pelindo 3 Rp1,2 triliun, ITDC Rp0,47 triliun dan kawasan Industri Wijayakusuma Rp977 triliun.
Baca Juga: BNPB: Skenario Terburuk Letusan Gunung Merapi akan Berdampak ke Empat Wilayah Ini
Tak hanya itu, untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Ultra Mikro, dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
Lebih lanjut, Isa menerangkan, penguatan akses kelembagaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini, sekaligus dalam rangkan pengembangan yang lain termasuk penataan industri asuransi.
Sehingga ada untuk PT BPUI Rp20 triliun dan PT SMF Rp2,25 triliun, "Kita menghendaki mekera bisa pulih lebih cepat," tuturnya.
Baca Juga: Susah Tidur Menyiksa, Tiga Cara Cepat Mengatasi Insomnia Kurang dari 2 Menit
Kemudian, investasi ditujukan untuk mendorong peningkatan ekspor nasional yang dilakukan melalui LPEI sebesar Rp5 triliun sekaligus peran Indonesia di dunia Internasional.
"Nanti kita akan cek kebutuhannya, apakah lebih berat kepada National Interest Account (NIA) yang memang ada tujuan khusus untuk mendorong ekspor tertentu ke wilayah tertentu atau lewat dukungan yang lebih umum," ucapnya, dilasir ANTARA.
Untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), yakni tersirat dengan adanya cadangan untuk investasi-investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada 2021 sebesar Rp70,4 triliun.
"Ini masih dalam bentuk cadangan dari yang Rp70,4 triliun sekitar Rp33 trilun ialah cadangan untuk pembiayaan program PEN, yang bisa digunakan untuk PMN ataupun investasi pemerintah lain non permanene," tutupnya.***
